Hidayatullah.com– Bekas perdana menteri Israel Ehud Barak dan bekas anggota parlemen Yair Golan diperiksa polisi dengan tuduhan penghasutan berkaitan dengan seruan aksi protes tanpa kekerasan terhadap usulan reformasi yudisial yang diusulkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu.
Dilansir The Guardian Rabu (28/6/2/23), media di Israel hari Selasa melaporkan bahwa badan-badan penegak hukum sedang mengkaji pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh kedua politisi itu, yang mewakili Partai Buruh (kanan-tengah) dan Partai Meretz (sayap kiri) berdasarkan tuduhan penghasutan. Tuduhan semacam itu berdasarkan UU di Israel bisa dihukum penjara sampai 5 tahun.
Penyelidikan dilakukan oleh satuan tugas yang dibentuk pada bulan Februari di bawah komando menteri keamanan nasional yang merupakan politisi sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, untuk menangani kasus-kasus “hasutan untuk melakukan terorisme terhadap warga negara dan tokoh masyarakat Israel” yang disampaikan lewat media sosial.
Sejauh ini, UU dan satuan tugas itu digunakan oleh PM Netanyahu (Partai Likud) untuk menjerat Walikota Tel Aviv Ron Huldai yang memprotes kebijakannya terkait perombakan sistem peradilan dan, serta menjerat anggota Knesset Zvika Fogel yang mendukung penyerangan para pemukim Yahudi atas desa Palestina di Huwara awal tahun ini.
Menurut Ynet, hasil penyelidikan awal yang dilakukan polisi, dinas intelijen Shin Bet, militer Israel dan direktorat siber nasional, akan diserahkan ke kantor kejaksaan dalam beberapa hari mendatang. Selanjutnya pihak kejaksaan yang akan menentukan apakah kasusnya akan dilanjutkan ke tahap dakwaan dan dibawa ke pengadilan.
Baca Juga
Kedua pria itu bersikeras membela komentar mereka, di mana mereka berpendapat aksi pembangkangan sipil dan tindakan “ilegal” tanpa kekerasan perlu dilakukan sebagai bagian dari gerakan protes terhadap usulan perombakan yudisial yang sudah berlangsung selama enam bulan.
Yair Golan – purnawirawan mayjen bekas pemimpin pasukan Komando Utara Israel – sebelumnya mengatakan kepada Kan Radio bahwa dalam perjuangan untuk demokrasi, “Anda harus melakukan hal-hal tanpa kekerasan yang agak-agak menyerempet hukum – tidak ada pilihan selain melakukannya.”
Sementara awal bulan ini Ehud Barak mengatakan kepada pengunjuk rasa di Haifa untuk terlibat dalam “pembangkangan sipil tanpa kekerasan”.
Menanggapi laporan investigasi, Barak mengatakan dalam sebuah cuitan di Twitter, “Ini adalah upaya intimidasi politik terhadap varietas inferior yang dipraktikkan oleh rezim busuk.”
Berbicara kepada Channel 12, Golan berkata “kita harus berjuang untuk demokrasi”, dan “mereka dapat menyelidiki siapa pun yang mereka inginkan”.
Berita penyelidikan muncul setelah ada seruan dari Likud agar polisi mengambil tindakan terhadap kedua politisi itu, dengan mengatakan “mereka yang melanggar hukum dan menyerukan pelanggaran hukum harus menanggung akibatnya, jika tidak, aturan hukum tidak ada artinya”.
Sebuah postingan media sosial yang dibagikan oleh Netanyahu juga meminta lembaga penegak hukum Israel untuk “menghentikan kampanye penghasutan oleh Ehud Barak dan teman-temannya”.
Netanyahu kembali ke puncak kuasaan pada akhir tahun 2022 sebagai kepala pemerintahan yang beraliran paling sayap kanan dalam sejarah Israel. Begitu menjabat dia segera mengusulkan perubahan besar undang-undang peradilan yang bertujuan mengecilkan kekuatan mahkamah agung. Para pengkritik mengatakan perubahan itu akan menghapus norma-norma demokrasi.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
