PM Rishi Sunak Ingin Hidupkan Kembali Wajib Militer Bagi Pemuda Inggris

Hidayatullah.com– Pemerintahan Konservatif pimpinan PM Rishi Sunak ingin menghidupkan kembali wajib militer bagi para pemuda Inggris apabila partainya terpilih kembali dalam pemilihan umum yang akan datang.

Partai Konservatif mengatakan para pemida berusia 18 tahun akan diberikan pilihan untuk mengikuti wajib militer penuh waktu selama 12 bulan, atau menjalani kerja sukarela melayani publik selama satu pekan setiap bulan.

Usulan itu diajukan Partai Konservatif kepada Royal Commission untuk dipertimbangkan, yang apabila disetujui akan mulai dilaksanakan pada September 2025. 

Biaya yang diperlukan untuk program tersebut sekitar £2,5 miliar per tahun.

Berdasarkan rencana itu, para pemuda akan diberikan pilihan apakah ikut berdinas di lingkungan angkatan bersenjata atau pertanahan siber Inggris untuk belajar tentang logistik, keamanan siber, pengadaan barang/jasa atau operasi tanggap sipil.

Pilihan lain bekerja sukarela satu oekan setiap bulan – atau 25 hari per tahun – di lingkungan masyarakat bersama dinas pemadam kebakaran, kepolisian atau dinas kesehatan NHS, lansir BBC Ahad (26/5/2024).

PM Rishi Sunak – yang merupakan keturunan migran asal India – mengatakan bahwa dirinya yakin program wajib itu akan memperkuat “semangat kebangsaan” yang muncul selama masa pandemi Covid-19 di Inggris.

“Negara ini negara besar tetapi generasi muda tidak memiliki atau merasakan kesempatan yang patut mereka dapatkan dan ada kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk memecahkan belah masyarakat kita di tengah dunia yang semakin tidak jelas ini,” kata Sunak, salah satu warga Inggris terkaya, yang aset milik istrinya konon melebihi Raja Charles III.

Konservatif mengatakan program itu akan membantu pemuda pengangguran atau mereka yang tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan dan mereka yang termarjinalkan karena tersangkut masalah hukum, keluar atau menjauhkan dirinya dari “pengangguran dan kriminalitas”.

Partai itu mengatakan program wajib itu akan memberikan para pemuda “pengalaman bekerja yang bermanfaat” dan memicu minat mereka untuk bekerja di sektor kesehatan, pelayanan publik, aktivitas sosial atau ketentaraan.

Namun, kalangan oposisi melihat rencana itu sebagai salah satu kebijakan salah yang lagi-lagi diambil oleh pemerintahan PM Sunak.

Seorang jubir Partai Demokrat menyebut pengumuman rencana itu sebagai “satu lagi komitmen £2,5 miliar tak berdasar dari Partai Tory (sebutan lain untuk Konservatif, red) yang sudah menghancurkan perekonomian negara, melambungkan kredit, dan sekarang mereka akan membuat ketidakberesan lagi.”

“Ini bukan sebuah rencana – ini review yang bisa menguras dana miliaran hanya diperlukan karena Tory sudah menciutkan angkatan bersenjata ke ukuran terkecil sejak Napoleon,” kata juru bicara tersebut.

Jubir pertahanan Liberal Demokrat, anggota parlemen Richard Foord, menuding pemerintahan Konservatif berusaha memangkas jumlah tentara.

“Apabila Konservatif serius dengan urusan pertahanan, mereka akan mencabut kebijakan pemangkasan jumlah personel yang merusak angkatan bersenjata profesional kelas dunia kita, bukannya menghancurkannya demgan melakukan pemotongan besar-besaran pada jumlah personel reguler angkatan bersenjata kita.”

“Angkatan bersenjata kota dulu pernah disegani oleh dunia. Pemerintahan Konservatif ini sudah memangkas jumlah personel dan berencana untuk melakukan pemangkasan lagi terhadap tentara kita,” kata Foord.

Pemangkasan terhadap British Army menjadikan jumlah personel yang mencapai lebih dari 100.000 pada 2010 menjadi sekitar 73.000 per Januari 2024.

Wajib militer pernah diberlakukan di Inggris pada 1947 setelah Perang Dunia Kedua di bawah pemerintahan Partai Buruh pimpinan PM Clement Attlee, tetapi dihentikan pada 1960. Kala itu, pemuda berusia 17-21 tahun diharuskan berdinas di ketentaraan selama 18 bulan.*