Hidayatullah.com– Presiden Serbia Aleksandar Vucic, hari Sabtu (14/9/2024), mengumumkan bahwa dia telah menandatangani persetujuan untuk menghidupkan kembali wajib militer di negaranya, yang dihapus pada tahun 2011.
Wajib militer itu akan berlangsung selama 75 hari, kata Vucic di hadapan kadet yang mendapatkan promosi dalam seremoni yang digelar di Akademi Militer negara itu.
Serbia menghapus wajib militer 23 tahun silam, mengandalkan tugas pertahanan negaranya kepada tentara profesional.
“Saya harap kalian semua mengerti betapa negara kita membutuhkan tentara yang kuat, betapa kita perlu membeli dan memproduksi lebih banyak senjata,” katanya kepada para hadirin, seperti dilansir DW.
“Kita tidak ingin menyerang siapa pun. Kita juga tidak akan melakukannya. Namun, kita ingin menghalau mereka yang terus mengancam negara kita dengan kekejaman setiap hari,” imbuhnya.
Vucic tidak menjelaskan lebih lanjut pihak-pihak mana yang dianggapnya mengancam keamanan Serbia.
Kebijakan wajib militer harus mendapatkan persetujuan baik dari pihak pemerintah (eksekutif) maupun parlemen (legislatif). Beruntung partai pimpinan Vucic saat ini menguasai parlemen, sehingga usulan tersebut kemungkinan besar akan disetujui.
Vucic belum lama ini mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pemberlakuan dinas wajib militer yang berlangsung selama 60 ditambah 15 hari. Wajib militer itu merupakan keharusan bagi kaum pria, sementara kaum wanita dapat ambil bagian secara sukarela, katanya.
Presiden Vucic sering dikecam oleh kelompok-kelompok peduli hak asasi manusia karena cenderung bersikap otoriter selama berada di puncak kekuasaan politik Serbia.*