Awali Tahun 2025, MUI Ingatkan, Palestina Masih Terjajah

Hidayatullah.com—Genosida ‘Israel’ dan kebiadaan keji penjajah terhadap warga Gaza Palestina masih berlangsung hingga hari ini dengan korban hampir 50 ribu orang meninggal pascaserangan 7 Oktober 2023 lalu.

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kebijakan politik militer ‘Israel’ tak ubahnya seperti perilaku gerombolan manusia primitif yang dengan bengis menghancurkan, merampas, menista, dan membunuh, demikian pesan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim dalam menyampaikan pesan dalam muhasabah akhir tahun dengan tajuk “Muhasabah Awal Tahun 2025: Seruan Kemerdekaan untuk Palestina”.

“Misi ‘Israel’ memang menghancurkan dan meluluhlantakkan. Tampak dari sikap nyata ‘Israel’ yang menginjak-injak hukum internasional dan banyak konvensi PBB,” ujarnya.

“Bahkan, Amerika pun dengan lantang membiarkan dan bahkan membela penghancuran ‘Israel’ terhadap kedaulatan institusional PBB, kehormatan dan keadilan hukum internasional, kemanusiaan, dan perdamaian dunia, khususnya penghancuran terhadap Gaza,” tambah dia.

Menurutnya, angkara kejahatan ‘Israel’ yang dibalut dengan political superiority and supremacism, tak lain atas dukungan Amerika, menjadikan pembenaran penjajah melakukan teror dan aksi-aksi agresif terhadap warga Gaza.

Itulah sebabnya, hingga akhir 2024 pembantaian terus dilakukan dengan sangat mudah oleh ‘Israel’.

“Jadi, untuk menghentikan kekuatan agresi militer dan politik imperialistik ‘Israel’ haruslah menghentikan kepongahan supremasisme Amerika. Spirit Amerika ini menjadi sumber atau faktor penting yang melemahkan kedaulatan institusional PBB. Sepanjang supremisisme ini dibiarkan, maka veto Amerika akan tetap berlaku. Hal ini akan mengakibatkan kesimbangan politik secara global (global political equilibrium) tidak akan pernah terwujud,” ujar Sudarnoto.

Menurutnya, fenomena yang terjadi di Palestina adalah sebuah ketidakadilan global yang tercipta secara sistimatik. Ketidakadilan global ini merupakan gambaran pengkhianatan cita-cita awal didirikannya PBB.

Di samping itu, ketidakadilan ini juga mendorong lahirnya kekuatan-kekuatan imperialisme baru (istilah Soekarno Presiden pertama Indonesia; Neokolim) yang sangat agresif dan sistemik dalam bentuk ketergantungan kuat kepada lembaga-lembaga ekonomi kapitalisme dunia.

Ia juga mengatakan, tragedi genosida di Gaza bukanlah tragedi geografis semata,  tetapi sebuah tragedi kemanusiaan di mana kedaulatan dan hak-hak paling mendasar manusia yang dilindungi oleh PBB dan agama telah dinistakan oleh ‘Israel’.

Peristiwa di Gaza bukanlah soal Hamas dan penjajah ‘Israel’. “Ini adalah soal pelanggaran dan pelecehan terhadap banyak konvensi PBB dan hukum internasional yang terbiarkan,” katanya.

Menurutnya, tragedi Gaza adalah soal perjuangan universal menghapus penjajajan dan mewujudkan kemerdekaan. Oleh karena itu, harus ada pembelaan dan pengakuan internasional terhadap Palestina.

Selanjutnya ia mengingatkan masyarakat tentang narasi-narasi sesat dan busuk yang dikembangkan oleh penjajah ‘Israel’, Amerika dan kekuatan-kekuatan zionisme internasional yang membuat istilah “perlawanan Palestina adalah terorisme”, “Palestina tidak pernah ada sebagai negara”, “‘Israel’ adalah korban”, dan “Palestina tidak pernah menginginkan perdamaian” yang ini dinilainya sangatlah membahayakan.

“Narasi itu haruslah dilawan dengan baik dengan mengembangkan dan memperkuat gerakan literasi terutama di kalangan anak-anak muda. Gerakan literasi yang dilaksanakan secara terus menerus dengan menggunakan sumber-sumber yang otentik sangatlah penting disamping untuk menjaga agar tidak terprovokasi oleh pemikiran dan gerakan agen-agen Zionisme,” ujarnya.

Dalam muhasabah ini MUI mendorong peran pemerintah Indonesia pada 2025 yang semakin dibutuhkan dab melanjutkan kegigihan pembelaan pada Palestina pada periode sebelumnya.

“Pidato Presiden Prabowo dan Ketua MPR RI pada saat pelantikan, pidato Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, dan Pidato Presiden Prabowo saat KTT-D8 sangat penting karena menegaskan komitmen Indonesia untuk membela Palestina,” ujar dia.

Bahkan, ajakannya kepada OKI misalnya untuk semakin bersatu padu mengkonsolidasi diri melawan ‘Israel’ membela Palestina adalah sinyal kuat bahwa Indonesia harus menjadi main player dalam penyelesian Palestina ini.

“Pernyataan Presiden Prabowo bahwa persatuan di kalangan negara D-8 sangat diperlukan agar bisa membela Palestina merupakan suatu kebenaran. Sehubungan dengan itu, di internal Indonesia sendiri, engagement pemerintah-masyarakat sipil harus dipekuat sehingga meyakinkan semua elemen bangsa untuk benar-benar membela Palestina,” tutupnya.*