Hidayatullah.com– Hakim yang menangani kasus ledakan di gudang pelabuhan Beirut tahun 2020 memeriksa dua bekas pejabat tinggi keamanan Libanon, termasuk seorang bekas kepala Direktorat Keamanan Umum.
Untuk pertama kalinya sejak dipanggil hampir empat tahun silam, hari Jumat (11/4/2025), bekas kepala Direktorat Keamanan Umum hadir di persidangan, kata empat aparat kehakiman dan dua aparat keamanan, yang berbicara kepada Associated Press tanpa berkenan identitasnya diungkap karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.
Dalam persidangan hari Jumat itu hadir Mayjen Abbas Ibrahim dan bekas kepala Keamanan Negara Mayjen Tony Saliba, serta beberapa aparat lain yang didakwa dalam kasus ledakan yang menewaskan lebih dari 220 orang itu. Apa saja dakwaan yang dikenai atas mereka tidak diungkapkan.
Hakim Tarek Bitar menanyai perihal operasi yang dilakukan Direktorat Keamanan Umum semasa kepemimpinan Ibrahim dan meminta dokumen-dokumen terkait, yang dikatakan oleh pengacaranya akan diserahkan dalam persidangan pekan depan.
Ibrahim memimpin Direktorat Keamanan Umum antara tahun 2011 dan 2023. Dia dikenal memiliki koneksi dengan banyak tokoh regional dan internasional, termasuk tokoh-tokoh Hizbullah, para pejabat dan tokoh Suriah dari rezim Assad, serta sejumlah tokoh dari negara-negara Barat, yang menjadikannya seorang mediator politik penting.
Baca Juga
Dalam sebuah pernyataan, pihak pengacara Ibrahim mengatakan bahwa kliennya bersedia hadir di persidangan meskipun dia memiliki imunitas dan pernah melayangkan gugatan hukum terhadap hakim Bitar.
Pengacaranya mengatakan kehadiran Ibrahim menunjukkan sikap penghormatannya kepada keluarga para martir dan korban, kepercayaannya terhadap keadilan dan kebenaran, serta komitmennya terhadap prosedur hukum yang berlaku.
Persidangan hari Jumat merupakan kehadiran Saliba untuk yang keempat kalinya, di mana dia menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugasnya sebagai kepala Keamanan Negara. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis kemudian, dia menggambar bahwa persidangan itu “positif”.
Pada 4 Agustus 2020, ratusan ton ammonium nitrate yang tersimpan di dalam gudang pelabuhan Beirut meledak, menewaskan sedikitnya 218 orang dan melukai lebih 6.000 orang lainnya, serta menimbulkan kerusakan meluas di bangunan dan properti di daerah sekitarnya.
Ledakan itu, salah satu ledakan terbesar non-nuklir dalam sejarah, menimbulkan guncangan yang dirasakan ke seluruh penjuru Beirut dan meningkatkan kerusakan bernilai miliaran dolar.
Sempat terhenti selama beberapa tahun karena pengaruh politik, hakim Bitar melanjutkan penyelidikan kasus itu pada pertengahan Januari tahun ini. Dia memeriksa para pekerja pelabuhan dan pegawai kepabeanan, pensiun tentara, bekas kepala keamanan pelabuhan, bekas direktur intelijen militer, serta belasan saksi lain.
Kemajuan persidangan kasus ini seiring dengan perubahan politik di Libanon, termasuk pemilihan Joseph Aoun sebagai presiden dan penunjukan Nawaf Salam sebagai perdana menteri. Mereka berdua dipandang sebagai “orang luar” dari lingkaran politik yang selama ini menguasai Libanon, yang sebagian di antaranya menjadi terdakwa dalam kasus ledakan di pelabuhan Beirut itu.
Sejumlah pejabat yang terseret ke dalam kasus itu menuding hakim Bitar bias dan mereka menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Mereka bahkan menggugat hakim Bitar.Pekan depan, Bitar diperkirakan akan mulai memeriksa sejumlah tokoh politik termasuk Hassan Diab, yang menjabat perdana menteri ketika insiden itu terjadi.
Sementara itu, sebuah delegasi Prancis diperkirakan akan menyerahkan hasil penyelidikan mereka terhadap insiden itu pada akhir April. Prancis membuka penyelidikannya sendiri setelah 3 warganya dipastikan ikut menjadi korban dalam ledakan itu. Namun, para hakim Prancis kesulitan mengakses dokumen dari penyelidikan oleh aparat Libanon disebabkan kendala politis.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
