Hidayatullah.com– Vietnam mengakhiri kebijakan keluarga berencana yang membatasi sebuah keluarga cukup memiliki satu atau dua anak saja, setelah negara itu mengalami penurunan angka kelahiran.
Dilansir The Guardian, media pemerintah hari Rabu (4/6/2025) melaporkan bahwa kebijakan cukup satu atau dua anak saja, yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, dinyatakan berakhir. Pasangan suami-istri sekarang bebas untuk menentukan berapa jumlah anak yang ingin meereka miliki, dan berapa tahun jarak kelahirannya.
Kampanye dua anak digalakkan pada 1960-an di era pemerintahan komunis Vietnam Utara. Kebijakan itu dipertahankan pada 1980-an dan 1990-an ketika bagian utara dan selatan Vietnam berunifikasi membentuk satu negara utuh, bahkan dikukuhkan menjadi program resmi pemerintah Keluarga Berencana “cukup dua anak saja” pada 1988. Kala itu kebijakan tersebut memang tidak diwajibkan bagi seluruh rakyat, tetapi anggota Partai Komunis terancam sanksi apabila tidak melaksanakannya.
Vietnam sempat melonggarkan kebijakan dua anak pada tahun 2003, tetapi pelonggaran tersebut dibatalkan pada tahun 2008.
Pemerintah Vietnam sekarang mencari berbagai cara untuk mendongkrak angka kelahiran, karena rata-rata kelahiran di negara itu sudah mencapai titik terendah 1,91 anak per wanita pada 2024, atau turun dari 2,11 anak per wanita pada tahun 2021, lebih rendah dari 2,01 pada tahun 2022, dan 1,96 pada tahun 2023.
Pihak berwenang khawatir apabila tren itu berkepanjangan maka Vietnam akan mengalami penuaan populasi, yang berdampak pada kurangnya tenaga kerja yang merembet pada pertumbuhan ekonomi, serta beban yang berat pada sistem kesejahteraan sosial.
Angka kelahiran sangat rendah terutama di kota-kota, seperti Ho Chi Minh City, di mana kenaikan biaya hidup dianggap sebagai penghambat keluarga muda untuk memiliki anak.
Pemerintah-pemerintah provinsi menawarkan berbagai penghargaan dan subsidi untuk mendorong pasangan mau memiliki anak. Penghargaan itu berupa piagam dan hadiah uang sekitar 1 juta dong (£28) bagi perempuan yang berhasil memiliki anak sebelum usia 35 tahun.
Sejumlah provinsi, seperti Tien Giang di bagian selatan Vietnam, juga memberikan 30 juta dong kepada kampung dan distrik di mana 60% pasangan usia subur memiliki dua anak selama tiga tahun berturut-turut, menurut laporan media pemerintah. Meskipun demikian, angka kelahiran di provinsi itu masih menurun.
Vietnam juga mengalami masalah ketidakseimbangan rasio jenis kelamin penduduknya, yang disebabkan oleh preferensi historis terhadap anak laki-laki.
Pada hari Selasa (3/6/2025), Kementerian Kesehatan mengusulkan untuk melipatgandakan denda menjadi $3.800 “guna meredam praktik pilah-pilih jenis kelamin janin.”
Rasio jenis kelamin janin saat lahir, meskipun belakangan membaik, masih tidak seimbang di mana terdapat 112 anak laki-laki untuk setiap 100 anak perempuan.*




