Hidayatullah.com– Kurikulum nasional Indonesia, yang dikenal sebagai Kurikulum Merdeka, mendapat pujian lembaga berpusat di ‘Israel’ setelah sebuah kajian menemukan adanya pergeseran menuju narasi yang lebih inklusif terhadap Yahudi, ‘Israel’, dan kelompok minoritas lainnya. Laporan lembaga riset IMPACT-se yang dikutip laman The Jerusalem Post ini menunjukkan perubahan dalam penyajian topik seperti agama Yahudi, Holocaust, serta konsep jihad yang kini dikontekstualkan lebih luas.
Analisis IMPACT-se, yang menelaah lebih dari 40 buku teks humaniora dan membandingkannya dengan edisi sebelumnya, menyimpulkan adanya “lintasan pasti menuju inklusivitas yang berkembang.” Temuan itu juga menilai kesesuaian bahan ajar baru dengan standar UNESCO tentang pendidikan perdamaian dan toleransi. “Sangat menggembirakan melihat buku-buku teks Indonesia berada di jalur inklusivitas yang semakin kuat,” ujar Marcus Sheff, CEO IMPACT-se.
IMPACT-se sendiri adalah organisasi pemikiran yang berbasis di ‘Israel’ dan fokus pada analisis isi buku pelajaran serta pemberian rekomendasi kebijakan kepada kementerian pendidikan dan donor internasional.
Marcus Sheff, yang memimpin lembaga itu, memiliki latar belakang sebagai mantan editor The Jerusalem Post dan pernah memimpin sejumlah inisiatif komunikasi strategis, termasuk jabatan eksekutif di “The ‘Israel’ Project”; riwayat ini menempatkan IMPACT-se sebagai aktor yang dikenal dalam advokasi kurikulum di panggung internasional.
Pujian dari media penjajah srael seperti Jerusalem Post datang di tengah kondisi diplomatik yang kompleks: Indonesia tidak akan membuka hubungan resmi dengan penjajah ‘Israel’, namun perubahan wacana di dalam sekolah-sekolah dianggap dapat mengurangi stereotip dan membuka peluang dialog masa depan yang –tentu saja—diharapkan menguntungkan pihak penjajah.
Pemerintah Indonesia, yang diklaim IMPAC-se, menyatakan bahwa “Kurikulum Merdeka” dimaksudkan memberi fleksibilitas pada sekolah dan menguatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
Kampanya Hasbara
Selain konteks kurikulum, laporan dan penelitian independen memperlihatkan bahwa negara palsu ‘Israel’ serta aktor pro-’Israel’ menjalankan strategi diplomasi publik—dikenal sebagai hasbara—untuk membentuk opini internasional, memerangi antisemitisme, dan mempromosikan narasi tertentu tentang penjajahan.
Literatur akademis dan kajian media sebagaimana dikutip Taylor & Francis Online, menggambarkan evolusi hasbara ke ranah digital, termasuk penggunaan kampanye media sosial dan firma komunikasi untuk mempengaruhi persepsi global.
Ada pula bukti investigatif tentang industri pengaruh digital yang beroperasi dari ‘Israel’, yang menawarkan layanan pengumpulan data dan operasi pengaruh daring—temuan yang mengangkat kekhawatiran soal bagaimana cerita sejarah dan peristiwa kontemporer dipromosikan atau dipersempit dalam ranah publik internasional.
Laporan jurnalis dan penyelidikan independen dikutip CyberScoop telah mendokumentasikan perusahaan dan kampanye yang dirancang untuk memperkuat narasi tertentu serta menanggulangi apa yang mereka sebut negasi atau penyangkalan terhadap tindakan aksi kekerasan dan genosida ‘Israel’.
Para peneliti menekankan bahwa kegiatan ini bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan dukungan internasional meski mendapat kritik atas kebijakan domestik dan militer.
Namun para akademisi dan pengamat pendidikan mengingatkan agar klaim tentang “kontrol langsung” atas kurikulum negara lain tidak digeneralisasi tanpa bukti empiris yang spesifik. IMPACT-se sendiri kerap menjadi subjek perdebatan; beberapa reviewer Eropa dan organisasi menilai metodologi dan interpretasi pada beberapa laporannya memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Dengan kata lain, ada upaya diplomasi dan pengaruh informasi yang terdokumentasi, yang dituduh sebagai usaha penjajah ‘Israel’ secara sistematis “mengendalikan” buku pelajaran di negara lain agar lebih menguntungkan pihaknya.*




