Inilah 21 Poin Rencana “Perdamaian Ala Donald Trump” yang Rugikan Perjuangan Palestina

Analis memperingatkan ‘Perdamaian ala Donald Trump’ ini tak mewakili suara dan aspirasi rakyat Palestina, berpotensi memperpanjang penderitaan mereka dan harus ditolak, dan digantikan proses perdamaian yang menghormati kedaulatan Palestina

Hidayatullah.com | PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian 21 poin yang bertujuan mengakhiri genosida di Gaza tapi sangat merugikan perjuangan Palestina. Rencana ini melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota Dewan Perdamaian yang akan mengawasi pemerintahan transisi di Gaza.

Rencana ini ditolak mentah-mentah oleh Hamas dan mendapat kritik tajam dari para pakar Timur Tengah dan Turki yang menilai rencana tersebut lebih menguntungkan pihak penjajah ‘Israel’ dan sangat merugikan perjuangan bangsa Palestina.

Menurut laporan BBC, rencana Trump mengusulkan penghentian operasi militer ‘Israel’ segera dan membekukan garis pertempuran yang ada hingga syarat penarikan bertahap terpenuhi.

Dengan perjanjian tidak mengunkan ini, Hamas dipaksa harus melucuti senjata dalam 72 jam, termasuk menghancurkan terowongan dan fasilitas produksi senjatanya.

Setiap sandera ‘Israel’ yang jasadnya dibebaskan akan ditukar dengan jenazah 15 warga Gaza yang tewas. Setelah disetujui kedua belah pihak. Selanjutnya, bantuan penuh akan segera dikirim ke Gaza.

Anehnya, pemerintahan Gaza ke depan justru akan dipimpin orang asing, yakni komite teknokratis yang diawasi Dewan Perdamaian internasional yang diketuai Donald Trump dan Tony Blair sebagai salah satu anggotanya (BBC, 30 September 2025).

Rencana ini juga meminta Hamas menyerahkan peran pemerintahan Gaza secara penuh dan tidak memiliki peran baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pidatonya, Trump menyebut rencana ini sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian” dan menjamin dukungan AS kepada ‘Israel’ untuk “menyelesaikan tugas menghancurkan Hamas” jika kelompok itu menolak (BBC Indonesia).

Persekongkolan Barat

Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum menolak keras persekongkolan Barat ini dengan menyatakan, “Kami menolak persekongkolan yang memperkuat penjajahan ‘Israel’ dan memaksa pelucutan senjata rakyat Palestina. Ini adalah penolakan atas segala bentuk penjajahan asing atas urusan kami.” (Reuters, 30 September 2025).

Pakar politik Timur Tengah dan Turki menilai bahwa rencana ini melemahkan perjuangan pembebasan Palestina dan memperkuat kontrol ‘Israel’ di kawasan tersebut.

“Rencana ini mempersempit ruang kebebasan dan kedaulatan Palestina serta menempatkan mereka di bawah pengawasan ketat kekuatan asing, yang jelas merugikan bangsa Palestina,” kata Dr. Mehmet Yılmaz dari Universitas Ankara, (Anadolu Agency, 1 Oktober 2025).

Berikut ini 21 poin utama yang dirilis dalam rencana “Perdamaian Ala Trump” yang merugikan Palestina.

1.Gaza akan jadi zona deradikalisasi, bebas “teror” yang tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.

2.Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyatnya.

3.Jika “Israel” dan Hamas menyetujui usulan tersebut, perang akan segera berakhir, dengan IDF menghentikan semua operasi dan menarik diri dari Jalur Gaza secara bertahap.

4.Dalam waktu 48 jam setelah Israel secara terbuka menerima kesepakatan tersebut, semua sandera yang hidup dan yang meninggal akan dikembalikan.

5.Setelah pemulangan sandera, “Israel” akan membebaskan ratusan tahanan keamanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan lebih dari 1.000 warga Gaza yang ditangkap sejak awal perang serta ratusan jenazah warga Palestina.

6.Setelah pemulangan sandera, anggota Hamas yang berkomitmen hidup berdampingan secara damai akan diberi amnesti, sementara anggota yang ingin meninggalkan Jalur Gaza akan diberikan perjalanan aman ke negara penerima.

7.Setelah kesepakatan tercapai, bantuan akan mengalir deras ke Jalur Gaza. Patokan jumlah sesuai kesepakatan pada Januari 2025.

8.Distribusi bantuan dilakukan oleh PBB dan Bulan Sabit Merah bersama organisasi internasional lain yang tidak terkait dengan Israel maupun Hamas.

9.Gaza akan dikelola oleh pemerintahan sementara dan transisi terdiri dari para teknokrat Palestina yang akan bertanggung jawab menyediakan layanan sehari-hari bagi rakyat di Jalur Gaza. Komite akan diawasi badan internasional baru yang dibentuk AS melalui konsultasi dengan mitra-mitra Arab dan Eropa.

10.Rencana ekonomi akan disusun untuk membangun kembali Gaza. Ini akan melibatkan para ahli yang berpengalaman dalam pembangunan kota-kota modern di Timur Tengah dan lewat pertimbangan yang bertujuan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

11.Zona ekonomi akan dibentuk, dengan tarif dan tingkat akses yang dikurangi akan dinegosiasikan oleh negara-negara peserta.

12.Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza, tetapi mereka yang memilih pergi akan diizinkan kembali. Warga Gaza didorong tetap tinggal dan diberi kesempatan membangun masa depan lebih baik.

13.Hamas tidak akan memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza. Akan ada komitmen penghancuran infrastruktur militernya, termasuk terowongan. Para pemimpin baru Gaza akan berkomitmen hidup berdampingan secara damai dengan negara tetangganya.

14.Jaminan keamanan akan diberikan mitra regional guna memastikan Hamas dan faksi Gaza lainnya mematuhi kewajiban mereka dan Gaza berhenti menjadi ancaman Israel atau rakyatnya sendiri.

15.AS akan bekerja sama dengan mitra Arab dan internasional lainnya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional sementara. Pasukan ini akan dikerahkan di Gaza untuk mengawasi keamanan di jalur tersebut.

16.”Israel” tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza dan IDF akan secara bertahap menyerahkan wilayah yang saat ini didudukinya karena pasukan keamanan pengganti membangun kendali dan stabilitas di Jalur Gaza.

17.Jika Hamas menunda atau menolak usulan itu, poin-poin di atas akan dilanjutkan di wilayah “bebas teror”, yang secara bertahap akan diserahkan IDF kepada pasukan stabilitas internasional.

18.”Israel” setuju untuk tidak melakukan serangan di Qatar pada masa yang akan datang. AS dan komunitas internasional mengakui peran penting Doha sebagai mediator dalam konflik Gaza.

19.Akan dibentuk sebuah proses deradikalisasi penduduk. Ini mencakup dialog antaragama yang bertujuan mengubah pola pikir dan narasi “Israel” dan Gaza.

20.Ketika pembangunan kembali Gaza telah “maju” dan program reformasi PA telah dilaksanakan, kondisi mungkin akan tersedia untuk jalur yang kredibel menuju negara Palestina, yang diakui sebagai aspirasi rakyat Palestina.

21.AS akan membangun dialog antara “Israel” dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi damai.

Para pakar memperingatkan rencana ini tidak mewakili suara dan aspirasi rakyat Palestina, sehingga berpotensi memperpanjang konflik dan penderitaan mereka. Mereka mendesak agar inisiatif ini ditolak dan digantikan dengan proses perdamaian yang benar-benar inklusif dan menghormati kedaulatan Palestina.*