Pengakuan Palestina dan Ancaman Dominasi Baru

Ide perdamian Barat terhadap Palestina dan kehadiran Trump di ASEAN harus dilihat dengan kewaspadaan, sebab tanpa tindakan nyata keduanya hanya berpotensi menjadi alat dominasi baru

Oleh: Muhammad Syahmi Afiq

Hidayatullah.com | PERNYATAAN Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini mengenai pengakuan Palestina memunculkan gelombang optimisme.

Macron menegaskan bahwa pengakuan Palestina adalah “jalan untuk menyelamatkan nyawa sipil” sekaligus membuka pintu bagi solusi dua negara.

Ucapan ini sejalan dengan langkah sejumlah negara Barat sejak tahun lalu — termasuk Irlandia, Spanyol, Norwegia, dan Slovenia — serta ditambah pada tahun ini oleh Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal yang juga memberikan pengakuan. Dari luar, ini tampak seperti sebuah lonjakan moral yang signifikan.

Namun, sejarah panjang sikap Barat terhadap Palestina dan keterlibatan kekuatan besar dalam isu kawasan menunjukkan bahwa optimisme ini harus dilihat secara kritis.

Pengakuan yang Masih Bersifat Simbolis

Pengakuan resmi memang menambah legitimasi Palestina di panggung internasional. Hal itu memberi tekanan moral kepada ‘Israel’ dan menegaskan bahwa penjajahan tidak bisa terus dibiarkan.

Namun, tanpa langkah nyata seperti embargo senjata, boikot perdagangan, atau tekanan diplomatik langsung, pengakuan tersebut hanya berfungsi sebagai simbol.

Gaza tetap berada di bawah blokade, Tepi Barat terus digerus oleh pembangunan pemukiman ilegal, dan jutaan rakyat Palestina masih kehilangan tanah serta hak-haknya.

Prancis, misalnya, masih mensyaratkan agar Palestina berbentuk negara “tanpa militer” — sebuah bentuk pengakuan bersyarat yang melemahkan kedaulatan.

Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Slovenia menekankan aspek moral, tetapi tetap berhati-hati agar tidak mengorbankan kepentingan ekonomi mereka dengan ‘Israel’ maupun Amerika Serikat.

Dengan demikian, pengakuan ini berisiko hanya menjadi kosmetik politik: menenangkan hati publik Eropa yang peduli, tetapi tidak mengubah realitas di Palestina.

Retorika Lama dalam Wajah Baru

Retorika pengakuan ini mengingatkan pada janji Perjanjian Oslo tahun 1993. Kala itu, Barat menjanjikan solusi dua negara. Namun, tiga dekade kemudian, Palestina justru semakin terpecah, pemukiman ‘Israel’ kian meluas, dan jumlah korban terus bertambah.

Gelombang pengakuan yang dipimpin Prancis dan sekutunya kini berisiko mengulang pola lama: memberi harapan tanpa tindakan nyata, sambil membiarkan status quo berjalan.

Lebih jauh, rencana 21 poin Gedung Putih untuk Gaza yang baru diumumkan memperlihatkan bagaimana “inisiatif perdamaian” hanya mengulang formula lama.

Dibalut dengan bahasa “pembangunan” dan “keamanan”, sebenarnya rencana itu mempertahankan struktur penindasan.

Beberapa poin utamanya:

• Hamas diminta melucuti semua senjata;
• Gaza dijadikan kawasan tanpa militer di bawah pengawasan internasional;
• Akses perbatasan dan bantuan kemanusiaan dikendalikan oleh mekanisme internasional yang dipimpin Barat;
• Hanya pemerintahan yang sejalan dengan kepentingan Washington dan Tel Aviv yang diakui sebagai wakil Palestina;
• Keamanan ‘Israel’ ditempatkan di atas segalanya.

Keseluruhan rencana ini bukan jalan menuju kebebasan Palestina, melainkan strategi untuk mengurung Gaza dalam keadaan terkendali. Hakikatnya, rencana ini tidak jauh berbeda dari Oslo, “Roadmap for Peace”, atau bahkan “Deal of the Century”.

Semua berbagi satu kesamaan: Palestina harus mengalah, ‘Israel’ tetap diuntungkan.

Kedatangan Trump ke ASEAN dan Malaysia: Ancaman Terselubung

Pada saat yang sama, kawasan ini tengah menunggu kedatangan Donald Trump dalam Konferensi ASEAN Oktober mendatang, dengan Malaysia sebagai salah satu tujuan lawatannya.

Sebagian pihak mungkin melihat kunjungan itu sebagai peluang kerja sama, namun sesungguhnya ia juga membawa risiko terhadap kedaulatan negara.

Trump dikenal dengan pendekatan “pragmatis” yang berorientasi pada hasil instan. Tetapi, dalam konteks Gaza, pragmatisme itu berarti mengutamakan keamanan ‘Israel’, menolak gencatan senjata total, serta menekan pihak Palestina agar menerima syarat-syarat yang berat sebelah.

Ini bukan pragmatisme yang menyelesaikan konflik, melainkan pragmatisme yang justru melanggengkan penindasan.

Jika pendekatan serupa dibawa ke ASEAN, negara-negara kawasan, termasuk Malaysia, bisa terjebak dalam tekanan untuk tunduk pada agenda Washington dengan alasan “perdamaian” atau “kepentingan bersama”.

Pengalaman Teluk sebagai Peringatan

Lawatan Trump ke negara-negara Teluk awal tahun ini memberikan pelajaran penting. Dalam kunjungan itu, Trump menandatangani kontrak senjata bernilai miliaran dolar, menekan sejumlah negara Teluk agar mendukung strategi geopolitik Amerika, sambil mengabaikan isu keadilan bagi Palestina.

Akhirnya, negara-negara Teluk yang terlibat terlihat semakin terikat dengan Washington, bukan hanya di bidang keamanan tetapi juga dalam kebijakan luar negeri mereka.

Jika pola ini berulang di Asia Tenggara, kedatangan Trump ke Malaysia dan ASEAN bisa menjadikan forum diplomasi sebagai ajang tekanan politik.

Negara-negara kawasan berisiko dipaksa berkompromi dalam kebijakan ekonomi, keamanan maritim, atau hubungan dengan Tiongkok — semua demi memenuhi kepentingan Amerika Serikat.

Pelajaran dari Sejarah Penjajahan

Sejarah penjajahan menunjukkan bahwa pengakuan dan hubungan diplomatik sering dijadikan alat kendali oleh kekuatan besar. Filipina “dimerdekakan” dari Spanyol, namun segera dijadikan protektorat Amerika.

Negara-negara Afrika setelah Perang Dunia II juga diakui merdeka, tetapi tetap dikendalikan melalui sistem ekonomi. Asia Tenggara pun mengalami upaya serupa, di mana kekuatan besar berusaha mempertahankan pengaruh meski kemerdekaan formal sudah dicapai.

Maka, optimisme terhadap pengakuan Barat atas Palestina harus disikapi dengan sangat hati-hati. Begitu pula kedatangan Trump ke ASEAN bukan sekadar agenda diplomasi, tetapi bisa menjadi pintu masuk bentuk baru dominasi kekuatan besar.

Kesimpulan: Realisme Mengatasi Optimisme

Optimisme mudah dibangun lewat pidato pemimpin Barat atau deklarasi pengakuan resmi. Namun, realisme mengingatkan bahwa tanpa langkah tegas — berupa embargo ekonomi, tekanan diplomatik, dan perlindungan kemanusiaan — Palestina akan tetap berada di bawah penjajahan.

Demikian juga, kehadiran Trump di Malaysia dan ASEAN mungkin disambut sebagai tanda eratnya hubungan, tetapi sejarah membuktikan hal itu bisa berdampak pada kedaulatan dalam jangka panjang.

Sejarah mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak lahir dari retorika kekuatan besar. Kebebasan hanya bisa diraih lewat keteguhan bangsa mempertahankan haknya sendiri, tanpa tunduk pada dominasi luar.

Inilah pesan yang harus kita hayati — baik bagi Palestina, Malaysia, maupun kawasan ASEAN secara keseluruhan.*

Seorang Manajer di sebuah penerbitan, sekaligus pemerhati isu Palestina dengan fokus pada kemanusiaan, sejarah, dan politik Asia Barat. Artikel diambil dari akun Facebook Haluan