Sekjen Hidayatullah: Presiden Prabowo Paparkan Dinamika Geopolitik Global dalam Pertemuan dengan Ulama

Hidayatullah.com – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Nanang Noerpatria, menyampaikan keterangan terkait pertemuan antara para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam, (05/03/2026).

Menurut Nanang, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum dialog antara pemerintah dan para pemimpin ormas Islam untuk membahas sejumlah isu strategis, baik yang berkaitan dengan kondisi nasional maupun dinamika global.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memaparkan perkembangan geopolitik internasional yang saat ini mengalami dinamika cukup signifikan, terutama terkait meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Diskusi menyoroti eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan hubungan internasional.

Nanang menjelaskan bahwa dalam paparannya, Presiden juga menegaskan posisi Indonesia yang tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sebuah fondasi diplomasi yang telah dijalankan sejak awal kemerdekaan.

“Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjaga posisi non-blok sekaligus mengambil peran konstruktif dalam mendorong upaya perdamaian internasional,” ujar Nanang.

Dalam konteks konflik Timur Tengah, isu kemerdekaan Palestina kembali ditegaskan sebagai salah satu agenda utama kebijakan luar negeri Indonesia.

Nanang menambahkan bahwa pemerintah saat ini terus memantau perkembangan situasi global, termasuk dinamika hubungan internasional yang dipicu oleh konflik tersebut. Dalam forum tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan sejumlah langkah diplomatik sebagai respons terhadap perkembangan geopolitik yang terjadi.

“Presiden juga tetap menampung berbagai aspirasi dari sejumlah tokoh yang mendesak Indonesia keluar dari forum Board of Peace (BoP) bersama negara lain setelah serangan Amerika dan Israel ke Iran,” jelasnya.

Ia menuturkan bahwa pembahasan dalam pertemuan itu tidak hanya terbatas pada konflik geopolitik, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas terkait struktur kekuasaan global. Diskusi turut menyoroti bagaimana dominasi negara-negara besar dalam sistem politik dan ekonomi internasional kerap memberikan tekanan terhadap negara lain.

Dalam konteks tersebut, dialog antara pemerintah dan tokoh ormas Islam dinilai penting sebagai ruang pertukaran pandangan mengenai bagaimana Indonesia dapat menjaga kedaulatan kebijakan sekaligus mempertahankan stabilitas domestik di tengah dinamika global.

Nanang juga menilai Presiden menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, pemerintah memandang kritik publik sebagai bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan.

“Presiden dan kabinet menunjukkan keterbukaan untuk menerima kritik dan masukan guna memperbaiki kebijakan yang kurang pro-rakyat. Bahkan sikap netizen di media sosial juga menjadi barometer penting bagi Presiden dalam melihat respons publik,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pertemuan dengan ulama dan tokoh masyarakat tersebut juga bertujuan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan unsur masyarakat sipil yang memiliki pengaruh sosial dan moral yang luas.

Menurut Nanang, pemerintah berharap para ulama dan tokoh masyarakat dapat berperan dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif.

“Pertemuan dengan ulama dan tokoh ormas Islam bertujuan untuk mendapatkan dukungan moral dalam meredam ketidakpuasan di masyarakat,” katanya.

Ia menilai ulama dan tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas. Melalui peran tersebut, berbagai persoalan sosial dapat dibahas secara terbuka dan diarahkan pada solusi yang konstruktif.

Nanang juga menekankan bahwa kontribusi para tokoh masyarakat tidak hanya terbatas pada dukungan moral, tetapi juga diharapkan mampu memberikan perspektif strategis dalam perumusan kebijakan negara.

“Diharapkan peran ulama dan tokoh masyarakat dapat lebih besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan, sehingga dapat membantu memperkuat ketahanan negara di berbagai aspek,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam tradisi politik Indonesia, dialog antara pemerintah dan tokoh agama telah lama menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa. Ormas Islam memiliki jaringan sosial yang luas serta pengalaman panjang dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah yang turut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

Karena itu, menurut Nanang, dialog antara pemerintah dan tokoh ormas Islam diharapkan mampu memperkuat sinergi antara negara dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari dinamika geopolitik internasional hingga stabilitas sosial di dalam negeri.*