Hidayatullah.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa reformasi pendidikan nasional harus dibangun di atas fondasi tradisi keilmuan yang kuat, budaya literasi yang hidup, serta kebijakan pendidikan yang berkesinambungan lintas pemerintahan.
Pandangan tersebut disampaikan Haedar saat menjadi pembicara dalam peluncuran buku karya Arif Jamali Muis berjudul “Dari Ruang Kelas Menuju Ruang Kebijakan: Gagasan untuk Reformasi Pendidikan Indonesia” yang berlangsung di Ruang Amphitheater A Fakultas Kedokteran Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Sabtu 06 Juni 2026 kemarin.
Dalam pemaparannya, Haedar menguraikan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi dunia pendidikan Indonesia, mulai dari lemahnya budaya literasi, pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban, pelajaran dari sejarah kejayaan Islam, hingga perlunya konsistensi kebijakan pendidikan nasional.
Menurut Haedar, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya minat masyarakat terhadap aktivitas literasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ia menilai kajian buku dan forum keilmuan belum memperoleh perhatian sebesar kegiatan-kegiatan populer lainnya.
“Tradisi membaca dan menulis kita masih belum menjadi budaya yang kuat. Padahal, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan tradisi keilmuannya,” ujar Haedar.
Haedar menegaskan bahwa menulis merupakan bagian penting dalam merawat dan mengembangkan peradaban ilmu. Baginya, proses menulis bukan sekadar aktivitas menuangkan gagasan, tetapi juga merupakan proses berpikir yang mendalam dan tidak mudah.
Ia mengingatkan bahwa membaca dan menulis merupakan dua aktivitas yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Semakin banyak seseorang membaca, semakin kaya perspektif yang dimiliki untuk menulis. Sebaliknya, proses menulis juga mendorong seseorang untuk terus memperluas bacaan dan memperdalam pemahaman.
Lebih lanjut, Haedar mengaitkan pentingnya tradisi ilmu dengan pesan wahyu pertama Al-Qur’an, yaitu Iqra (bacalah), yang menurutnya menjadi fondasi utama pembangunan peradaban. Ia juga menyinggung pemikiran filsuf Prancis René Descartes yang terkenal dengan ungkapan Cogito, ergo sum atau “Aku berpikir, maka aku ada”.
Menurut Haedar, baik ajaran Islam maupun pemikiran filsafat modern sama-sama menunjukkan bahwa kemampuan berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan merupakan elemen penting dalam membangun eksistensi manusia dan kemajuan sebuah bangsa.
“Puncak dari eksistensi manusia secara kolektif adalah peradaban. Dan peradaban yang maju selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Haedar juga mengajak peserta untuk menengok sejarah kejayaan peradaban Islam yang berkembang pesat sejak abad ke-8 hingga mencapai masa keemasan pada era Dinasti Abbasiyah. Menurutnya, kemajuan peradaban Islam ketika itu tidak lahir secara kebetulan, melainkan ditopang oleh tradisi keilmuan yang kuat, budaya membaca dan menulis yang hidup, serta dukungan institusi pendidikan yang berkembang pesat.
Ia mencontohkan keberadaan Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan melahirkan banyak ilmuwan besar di berbagai bidang, mulai dari astronomi, matematika, kedokteran, hingga filsafat. Tradisi tersebut kemudian berkembang melalui berbagai lembaga pendidikan yang menjadi cikal bakal universitas dan madrasah di dunia Islam, termasuk Universitas Al-Azhar.
“Dari tradisi itulah lahir para ilmuwan besar yang karya-karyanya menjadi rujukan dunia hingga sekarang,” ujarnya.
Memasuki pembahasan mengenai reformasi pendidikan nasional, Haedar mengajak publik untuk kembali merenungkan hakikat pendidikan di Indonesia. Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya menghasilkan prestasi akademik semata, tetapi harus mampu membentuk manusia yang utuh, berilmu, berkarakter, dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Ia menilai masih terdapat kecenderungan di masyarakat yang mengukur keberhasilan pendidikan hanya dari capaian akademik peserta didik. Padahal, pendidikan memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada sekadar menghasilkan nilai atau prestasi.
Selain itu, Haedar juga mengkritik seringnya terjadi perubahan kebijakan pendidikan setiap kali terjadi pergantian pemerintahan. Menurutnya, ketidakberlanjutan kebijakan tersebut menyebabkan banyak program strategis tidak berjalan secara optimal dan sulit menghasilkan dampak jangka panjang.
“Setiap pergantian rezim sering kali melahirkan kebijakan baru yang tidak selalu menjadi kelanjutan dari kebijakan sebelumnya. Akibatnya, pembangunan pendidikan berjalan dalam pola yang terputus-putus,” katanya.
Ia menegaskan bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan visi jangka panjang yang konsisten dan tidak mudah berubah karena dinamika politik. Kebijakan pendidikan harus menjadi mata rantai yang berkelanjutan agar tujuan besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai.
Menutup paparannya, Haedar menekankan bahwa pendidikan ideal harus melahirkan manusia yang mampu memadukan tiga unsur utama, yakni iman, ilmu, dan amal. Menurutnya, ilmu pengetahuan tidak cukup berhenti pada tataran konsep dan gagasan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi kehidupan.
“Ilmu tidak cukup menjadi arahan atau pengetahuan semata. Ia harus membumi dalam realitas melalui amal. Karena itu, pendidikan harus melahirkan manusia yang mampu memadukan iman, ilmu, dan amal sebagai satu kesatuan,” ujarnya.
Peluncuran buku karya Arif Jamali Muis tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, akademisi, dan pemerhati pendidikan. Kehadiran mereka menjadi bentuk apresiasi terhadap gagasan-gagasan yang ditawarkan dalam buku tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya dialog berkelanjutan mengenai arah reformasi pendidikan Indonesia di masa depan.*




