Hidayatullah.com–Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Baghdad, Ahad, (30/1) malam tadi mendapat serangan roket atau mortir, menewaskan dua orang Amerika dan melukai empat orang lainnya. Kata sebuah laporan tembakan mortir atau roket itu mengenai bagian selatan gedung kedutaan, yang berada di dalam kompleks bekas istana Saddam Hussein. Kompleks itu berada dalam apa yang disebut kawasan hijau yang dijaga keras.
Sementara itu, semua jalan-jalan di Iraq tampak sepi ketika jam malam mulai berlaku ditengah ketatnya peraturan keamanan. Meskipun demikian, sedikitnya 17 orang Iraq tewas hari Sabtu dalam berbagai serangan bom. Seorang tentara Amerika juga tewas di Baghdad kena bom.
Menurut Iyad Allawi, PM sementara Iraq dalam wawancara dengan stasiun televisi Inggris Skynews, pejuang Iraq tak akan dibiarkan menghalangi rakyat Iraq untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Tapi sebelumnya, Presiden sementara Ghazi al-Yawer mengatakan, keprihatinan akan terjadinya kekerasan mungkin akan mencegah sebagian besar dari 14 juta pemilih untuk pergi ke TPS-TPS.
Sejak Jumat kemarin, Iraq praktis tertutup bagi semua lalu lintas internasional, dan jam malam yang ketat diberlakukan di seluruh negara. Kira-kira 85,000 orang warga Iraq yang tinggal diluar negeri telah memberikan suara sejak hari Jumat kemarin, di 14 negara mulai dari Australia sampai ke Amerika.
76 warga Sunni Tolak Pemilu
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, sebanyak 76 % warga Suni Iraq memboikot Pemilihan yang diselenggarakan hari Ahad (30/1), hari ini. Menurut jajak pendapat baru oleh Zogby International untuk Televisi Abu Dhabi seperti yang disiarkan hari Jumat (28/1).
Jajak pendapat 805 warga Iraq yang tinggal di negeri itu juga menunjukkan bahwa 69 persen warga Syi’ah dan 82 persen warga Arab Suni juga menginginkan segera panarikan pasukan AS, atau setelah ada pemerintahan terpilih.
Menurut ketua lembaga warga Amerika keturunan Arab, James Zogby, ada ketidak-satuan yang terlihat jelas dalam masyarakat Iraq sehingga mereka dikhawatirkan akan terpecah-belah.
Jajak pendapat itu, dengan kesalahan kecil — 3,6 persen, menunjukkan bahwa sembilan persen warga Arab Suni kemungkinan memberikan suara mereka pada pemilihan 30 Januari, sementara sekitar 80 persen warga Syi’ah mungkin akan mencoblos.
Survei itu diadakan di Baghdad, Hilla, Karbala dan Kirkuk, juga di propinsi Diala dan Anbar dari 19 hingga 23 Januari.
Separuh dari jumlah warga Syi’ah memberikan suara mereka dan 64 persen warga Suni yakin bahwa AS akan “menyakitkan” rakyat Iraq untuk lima tahun mendatang, sementara warga Kurdi mengatakan mereka yakin Amerika Serikat akan membantu negeri itu.
Pemerintahan Islam
Tiga dari lima warga Iraq, atau 59 persen, mengatakan mereka lebih menginginkan sistem pemerintahan yang membolehkan warganegara melaksanakan kewajiban agamanya, sementara 34 persen menginginkan pemerintahan Islam.
Semua kelompok etnik secara tumpang tindih menolak meningkatkan hubungan dengan Israel, namun mayoritas menginginkan peningkatakn hubungan dengan Kuwait, Turki dan Iran, menurut pengumuman pers yang menanggapi survei itu.
Meski 59 persen rakyat Iraq lebih menginginkan sistem pemerintahan yang membolehkan warganegara melaksanakan kewajiban agamanya dan menginginkan pemerintahan Islam, Washington justru memaksakan kehendak melakukan pemungutan suara dengan alasan membantu mengubah Iraq dari kediktatoran menjadi demokrasi.
Pemilu yang diselanggarakan hari ini adalah untuk Majelis Nasional yang beranggotakan 275 orang. Majelis tersebut akan mengawasi proses pengesahan konstitusi yang permanen.
Meski AS kemungkinan akan memaksakan dan merekayasa hasil Pemilu yang tidak diinginkan mayoritas rakyat Iraq, sejumlah pengamat mengatakan, kemungkinan kekerasan akan terus berlanjut meski hasil Pemilu telah dikeluarkan. Sebab umumnya, rakyat Iraq ingin AS tetap mundur dan tak ikut mengatur negaranya. (ant/voa/hid/cha)
