Hidayatullah.com–International Crisis Group (ICG), sebuah organisasi internasional yang berpusat di Brussels, baru-baru ini mengeluarkan kecaman kepada pemerintahan Mesir, terkait sikap politik pemerintah yang diskriminatif terhadap oposan al-Ikhwan al-Muslimun, juga terhadap pihak-pihak oposisi lainnya.
Di kancah perpolitikan Mesir saat ini, al-Ikhwan al-Muslimun, tercatat sebagai pihak oposisi terkuat, yang justru berasal dari luar partai politik resmi. Kubu Ikhwan berhasil mengantongi 20 persen kursi parlemen Mesir pada pemilihan umum 2005 lalu.
Awal april lalu, pihak pemerintah menagkap setidaknya 255 anggota al-Ikhwan al-Muslimun, atas dasar Undang Undang Darurat (qânûn al-thawâri’) yang diberlakukan di Mesir. Penangkapan tersebut terjadi menjelang pemilu legislatif, dan terkait dengan usaha keras pemerintah mencegar anggota Ikhwan untuk naik menjadi kandidat dalam pemilu daerah.
Sebagaimana diberitakan surat kabar Timur Tengah al-Syarq al-Awsath (17/6), bersamaan dengan kecamannya kepada ‘rezim Mobarak’, ICG juga menuntut pemerintahan Mesir agar memberikan kelonggaran kepada al-Ikhwan al-Muslimun, untuk ikut serta berkecipung dalam kancah perpolitikan Mesir, menghapus undang-undang darurat, juga mereformasi perihal politik dalam negeri secara total.
Di satu sisi, ICG juga meminta pihak Ikhwan untuk membuka kanal dilog dengan pihak pemerinthan Mesir dan masyarakat sipil untuk menyukseskan reformasi politik dalam negeri Mesir.
Baca Juga
Menaggapi permintaan ICG, Isham al-Uryan dari Ikhwan menegaskan pihaknya telah sejak lama membuka pintu dialog lebar-lebar di hadapan pemerintah, namun pemerintah yang senantiasa mengabaikan dan merusak inisiatif tersebut.
“Kami selalu membuka pintu untuk berdialog, baik dengan pihak sipil atau pemerintah. Namun pemerintah yang senantiasa menolak ajakan kami. Mereka (pemerintah) tidak mau berdialog dengan kami, dan dengan siapapun di luar pihak mereka,” demikian tegas al-Uryan dalam wawancaranya dengan harian al-Syarq al-Awsath (17/6).
Al-Uryan juga menambahkan, bahwa al-Ikhwan al-Muslimun, akan tetap menjadi organisasi dakwah dan “kekuatan sipil” yang selalu bergerak untuk memberdayakan masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa bukan saja kalangan Ikhwan, tetapi juga banyak kalangan yang memandang jika ‘rezim Mobarak’ yang berkuasa di Mesir tengah berada di titik puncak kebangkrutannya. Anggapan ini semakin diperkuat dengan kekurangmampuan pemerintah dalam mengatasi sejumlah krisis di dalam negeri yang mencuat dalam lima tahun terakhir.
Banyak pihak menilai ICG dianggap kepanjangan tangan pihak keamanan Amerika dan Yahudi, terutama setelah ada kaitan beberapa nama lembaga Yahudi dan departemen penting yang ikut mendanai. Diantaranya, George Soros, pialang saham keturunan Yahudi yang pernah memporak-porandakan perekonomian Indonesia ini.[asharqalawsat/atj/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
