Hidayatullah.com—Presiden Mesir Muhammad Mursy hari Sabtu (8/12/2012) menganulir deklarasi konstitusi yang dikeluarkan bulan ini –yang memberikannnya tambahan kekuasaan legislatif, namun efek dari dikeluarkannya dekrit itu masih tetap ada, kata seorang pejabat Kairo dalam jumpa pers.
Referendum atas sebuah rancangan konstitusi akan tetap digelar seperti rencana yaitu pada 15 Desember 2012, kata Selim Al Awa, pejabat politisi dari kelompok Islam. Dia menambahkan, penjalasannya itu diambil dari hasil pertemuan Mursy dengan para pemimpin politik Mesir.
Dua isu, dekrit dan referendum, menjadi dasar aksi demonstran anti-Mursy yang mengguncang Mesir dua pekan terakhir.
Jamal Fahmi dari Persatuan Wartawan Mesir kepada Al Arabiya mengatakan bahwa mereka yang melakukan rapat dengan Mursy hanya berbicara mewakili dirinya sendiri.
George Isaac, aktivis dan anggota Partai Konstitusi menilai deklarasi Mursy itu tidak menawarkan hal baru. “Tuntutan rakyat sangat tinggi, dan deklarasi konstitusi ini tidak menjawab tuntutan rakyat,” ujarnya.
Baca Juga
Front Keselamatan Nasional menyebut langkah Mursy menganulir dekrit yang telah dikeluarkannya itu hanyalah sebagai tindakan untuk menyelamatkan muka presiden Mesir sendiri.
Tareq Al Khouli dari Gerakan 6 April berkata, “Kami memerlukan rancangan konstitusi yang mewakili seluruh rakyat, bukan presiden dan kelompoknya saja.”
Dekrit 22 Nopember yang dikeluarkan Mursy dipandang banyak pihak sebagai tindakan diktator. Sementara sebagian pengamat mempertanyakan waktu dikeluarkannya dekrit tersebut yang dinilai terlalu dini dan tergesa-gesa, meskipun menurut Mursy dekrit itu bermaksud baik yaitu di antaranya memerangi korupsi.*
