Hidayatullah.com—Abubakar Shekau membuat pesan audio yang menyatakan bahwa dirinya masih sebagai pemimpin Boko Haram dan mengecam penunjukan Abu Musab Al-Barnawi sebagai penggantinya oleh ISIS alias Daesh.
“Orang-orang harus tahu bahwa kami masih di sini,” kata Shekau dalam pesan suara berdurasi 10 menit itu seperti dilansir Aljazeera hari Kamis (5/8/2016).
Dalam rekaman berbahasa Arab dan Hausa itu, Shekau kelihatan menjaga jarak Boko Haram dengan ISIS, tetapi masih menyebut Abu Bakr Al-Baghdadi sebagai “khalifah”.
Dia mengatakan sebagian orang di Boko Haram menghentikannya berkomunikasi dengan Al-Baghdadi.
“Saya diminta untuk mengirimkan ideologi saya dalam bentuk tertulis kepada khalifah, tetapi itu dimanipulasi oleh sejumlah orang guna mencapai kepentingan egois mereka sendiri,” kata Shekau, menggambarkan upada kudeta atas dirinya seperti dikutip BBC.
Shekau mengatakan dia telah mengirim 8 surat berbeda kepada pemimpin-pemimpin ISIS, tetapi mereka tidak meresponnya. Apa yang dia dengar kemudian justru dirinya telah digantikan.
Shekau kemudian menggambarkan Barnawi dan pengikutnya sebagai politeis (penyembah banyak sesembahan).
Sebelum pelengserannya, tersiar kabar Shekau dituduh menimbun makanan dan amunisi serta mengusir penasihat militer ISIS.
Abubakar Shekau mengambil alih kepemimpinan Boko Haram dari pendirinya, Muhammad Yusuf, setelah tokoh sentral kelompok itu meninggal di dalam tahanan polisi pada Juli 2009.
Boko Haram awalnya adalah kelompok yang mengajak warga Muslim di bagian utara Nigeria untuk menjauhi budaya-budaya Barat yang bertentangan dengan Islam. Namun, kelompok itu kemudian berubah haluan mengambil jalan kekerasan, dan semakin radikal di bawah kepemimpinan Abubakar Shekau.
Bulan Maret 2015 Shekau menyatakan Boko Haram berafiliasi dengan ISIS dan berbaiat kepada Abu Bakr Al-Baghdadi. Dari waktu ke waktu jumlah Muslim yang mati di tangan Boko Haram justru semakin banyak, bahkan jauh lebih banyak dibanding umat agama lain.
Dalam sejumlah pesan yang dirilisnya, Shekau bersama Boko Haram menentang pemerintah Nigeria.*