Hidayatullah.com—Kelompok-kelompok politik yang saling bersaing merebutkan kekuasaan di Thailand, hari Sabtu (19/1/2019), menggelar demonstrasi. Sebagian kelompok menuntut agar pemilu segera digelar untuk mengakhiri kekuasaan militer di negara itu dan kelompok lebih kecil yang pro-junta mengatakan bahwa terlalu dini untuk menggelar pemilu.
Kelompok demonstran yang saling bersaing itu jumlahnya jauh lebih kecil dibanding kelompok unjuk rasa yang sempat melumpuhkan Bangkok tahun 2014 sebelum tentara mengambil alih kekuasaan dengan dalih mengembalikan stabilitas negara.
Sampai saat ini belum ada penetapan tanggal kapan pemilihan umum akan digelar, padahal sebelumnya dijanjikan pesta politik itu akan digelar pada tahun 2015. Terakhir, rencana pemilu tanggal 24 Februari mendatang belum lama ini juga dibatalkan.
Ratusan pengunjuk rasa menuntut agar pemilu digelar tanggal 10 Maret.
“Kami menyeru digelarnya pemilu sesegera mungkin,” kata aktivis Sirawith Seritiwa di hadapan para pengunjuk rasa seperti dilaporkan Reuters.
Junta militer Thailand mengatakan rencana pemilu 24 Februari dibatalkan karena jadwal itu sulit dipenuhi mengingat awal Mei akan digelar upacara kenaikan tahta Raja Maha Vajiralongkorn, meskipun pihaknya masih ingin pemilu digelar sebelum pelantikan raja tersebut.
Komisi Pemilu Thailand memberikan pilihan tanggal 10 Maret atau 24 Maret 2019 untuk menggelar pemilu. Namun, tanggal pastinya belum ditetapkan dan tanggal tersebut harus mendapatkan stempel kerajaan sebelum pemilu bisa digelar.
Persaingan politik di Thailand diwarnai dengan persaingan antara kubu pro-keluarga kerajaan dan pro-militer, serta kelompok “kaos merah” yang berkaitan erat dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, pengusaha kaya raya Thailand yang selalu memenangkan pemilu sejak 2001.*
