Hidayatullah.com—Pemimpin militer Sudan mengatakan mereka membatalkan semua kesepakatan yang telah dibuat dengan koalisi oposisi dan akan menggelar pemilihan umum dalam waktu 9 bulan.
Pengumuman itu dirilis setelah militer, yang menjadi penguasa di Sudan setelah Omar Al-Bashir dilengserkan dari kursi kepresidenan bulan April, mendapat kecaman internasional terkait kekerasan terhadap para pengunjuk rasa di Khartoum yang menewaskan sedikitnya 30 orang.
Dilansir BBC Selasa (4/6/2019) Kepala Dewan Militer Transisi Genderal Abdel Fattah Al-Burhan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi bahwa pihaknya memutuskan untuk menghentikan negosiasi dengan Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan dan membatalkan semua yang telah mereka sepakati bersama.
Pemilu yang akan digelar dalam kurun waktu 9 bulan akan dilaksanakan di bawah “pengawasan regional dan internasional,” imbuhnya.
Militer mengeluarkan pengumuman itu setelah tokoh-tokoh gerakan pro-demokrasi, yang menuntut pemerintahan sipil di Sudan, mengatakan bahwa mereka menghentikan semua kontak dengan Dewan Militer dan menyerukan mogok massal.*
