Hidayatullah.com—Rusia pada Selasa (7/7/2020) memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan memperpanjang otorisasi untuk bantuan kemanusiaan lintas batas di Suriah selama satu tahun, kata para diplomat sebagaimana dikutip oleh TheNewArab.
Jerman dan Belgia, dua anggota tidak tetap dewan keamanan PBB telah menyusun resolusi yang memungkinkan bantuan kemanusiaan untuk terus melintasi dua titik di perbatasan Turki, tanpa campur tangan dari Damaskus.
Selama negosiasi, Moskow telah meminta perpanjangan itu dibatasi hingga enam bulan, bukan satu tahun dan bahwa perpanjangan itu tidak diizinkan di 2 perbatasana, hanya di satu perbatasan saja
Mandat Badan-badan kemanusiaan PBB untuk melakukan operasi bantuan lintas-perbatasan ke barat laut Suriah berakhir pada 10 Juli.
Mandat tersebut memungkinkan badan-badan PBB untuk mengirimkan bantuan tanpa izin rezim Assad, yang telah berulang kali memblokir suplai kemanusiaan untuk mencapai wilayah Kurdi dan yang dikuasai oposisi.
Rusia telah menegaskan posisinya di Suriah. Pada bulan Desember 2019, ia bergabung dengan Cina dalam menggunakan veto untuk memblokir pembaruan mandat lintas batas penuh untuk pertama kalinya sejak diadopsi pada tahun 2014.
Suatu kompromi telah diperantarai yang memungkinkan badan-badan PBB menggunakan dua dari empat penyeberangan perbatasan asli, dengan masa mandat enam bulan yang dikurangi – turun dari satu tahun.
Hasil pemungutan suara memutuskan untuk menutup penyeberangan Yarubiyah Di perbatasan Irak-Suriah, yang merupakan jalur dari sekitar 40 persen saluran persedian medis di daerah Timur Laut.
Penutupan perbatasan pada Januari berarti pasokan hanya akan mencukupi 31 persen kebutuhan dari fasilitas medis yang sebelumnya dilayani, kata PBB.
Hasil pemungutan suara pada Selasa kemungkinan akan semakin menggerogoti mandat PBB.
Rusia, menurut Relief Web, telah menyatakan niatnya untuk membongkar mekanisme lintas perbatasan pada akhir 2020.
Ini akan menutup saluran bantuan utama ke negara itu dan membahayakan nyawa jutaan warga sipil yang sudah hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Rusia di masa lalu mempertahankan posisinya dengan berargumen bahwa bantuan harus menjangkau warga sipil melalui Damaskus. Ini bermasalah karena rezim hanya memasok bantuan ke daerah-daerah di bawah kendalinya.
Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan telah meminta PBB untuk menjaga pengiriman bantuan lintas-perbatasan tetap terbuka meskipun Rusia memveto resolusi tersebut.
Organisasi Hak Asasi Manusia untuk Suriah merilis laporan yang mengerikan untuk PBB.
“Sembilan tahun terakhir, kami telah menyaksikan kasus paling mengerikan dalam sejarah modern. Rezim Suriah secara terang-terangan mencegah masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang dikepung secara internal, yang melanggar hukum kemanusiaan internasional yang lazim, dengan rezim yang menggunakan strategi kelaparan yang setara dengan bentuk hukuman kolektif,” tulis Kelompok Hak Asasi.
“Keberatan rezim Suriah terhadap pengiriman bantuan lintas batas tidak memiliki legitimasi atau nilai, tetapi lebih merupakan keberatan sewenang-wenang yang tidak adil, yang bertujuan untuk mendapatkan dana bagi rezim itu sendiri dengan mengorbankan penderitaan para pengungsi.”
Laporan itu selanjutnya mengatakan bahwa penutupan Yarubiyah “telah menyebabkan penderitaan tambahan yang mengerikan di tiga provinsi Suriah, yaitu Deir az-Zour, Hassakeh, dan Raqqa, yang menampung ratusan ribu orang yang mengungsi bersama penduduk aslinya”.
“Rezim Suriah dan Rusia tidak hanya telah menggusur jutaan warga Suriah, tetapi juga berusaha mencuri dan menjarah pengiriman bantuan PBB saat ini dan mencegah prospektif yang dimaksudkan untuk membebaskan orang-orang yang menderita ini dan melindungi mereka dari penyakit dan kematian.” Pungkasnya.*
