Hidayatullah.com–Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki cukup dana untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM di Libya tahun ini, kat Human Rights Council hari Selasa (5/101/2020).
Pada bulan Juni, lembaga tertinggi PBB urusan HAM itu, dengan dukungan Tripoli, mengeluarkan resolusi untuk misi pencarian fakta yang akan diberangkatkan ke Libya, guna mendokumentasikan pelanggaran HAM yang dilakukan semua pihak di sana sejak 2016.
Misi yang terdiri dari para pakar, yang ditunjuk pada bulan Agustus oleh PBB, direncanakan menyerahkan laporan temuan mereka pada Maret 2021.
Namun, sekarang ini PBB sedang mengalami krisis likuiditas serius karen banyak negara tidak membayar iuran tahunan mereka, dan karenanya misi tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Keputusan Human Rights Council Hari Selasa itu diambil tanpa melalui voting.
Lebih dari sepuluh resolusi lain yang dibuat sebelumnya juga akan ditangguhkan sampai 20121.
“Ada mandat-mandat yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya … karena tidak mendapatkan dana yang cukup, terutama untuk kebutuhan staf,” kata jubir dewan itu Rolando Gomez kepada AFP.
Tim investigasi sekarang memiliki waktu lebih –sampai September 2021–untuk menyerahkan laporan mereka, sambil menunggu PBB mendapatkan dana yang dibutuhkan.
Pascarezim Muammar Qaddafi digulingkan, Libya yang merupakan negara paling makmur di Afrika berubah menjadi negara carut-marut dan tidak memiliki satu pemerintah yang solid.
Kelompok milisi yang jumlah tak terhitung saling mengokang senjata berebut pengaruh dan wilayah kekuasaan. Segala macam bentuk kekerasan terjadi, mulai dari pembunuhan hingga perbudakan.
Dua faksi terbesar yang berseteru adalah Government of National Accord (GNA) yang merupakan pemerintahan yang berbasis di Tripoli yang mendapatkan pengakuan PBB dan sejumlah negara, serta kubu parlemen yang berpusat di kota Tobruk di bagian timur Libya.
Pasukan pro-Jenderal Khalifa Haftar yang berbasir di bagian timur Libya, mendapat dukungan dari Mesir, Rusia dan Uni Emirat Arab. Mereka melancarkan serangan ke Tripoli pada April 2019.
Pada bulan Juni, PBB mengungkap laporan mengerikan tentang penemuan kuburan-kuburan massal di daerah yang jatuh ke tangan pasukan pemerintah Tripoli.
Hari Senin (5/10/2020), Sekjen PBB Antonio Guterres dan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas memimpin rapat soal Libya yang dihadiri oleh menteri-menteri luar negeri, di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York.
Para peserta menyambut baik pembentukan misi tim pencari fakta tersebut dan berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada mereka.*
