Hidayatullah.com–Presiden Mahmoud Ahmadinejad meminta negara-negara berkembang untuk melawan ketidakadilan yang ditunjukkan Dewan Keamanan (DK) PBB dan badan dunia lainnya yang dianggapnya hanya mewakili kepentingan negara-negara besar saja.
Dilansir Reuters, Selasa (29/7), Iran menginginkan negara-negara internasional memperhatikan bagaimana cara negara-negara Barat yang ingin mengembangkan nuklir sesuai dengan keinginan dan dana dari mereka yang mana dikatakan oleh Ahmadinejad sebagai bentuk manipulasi yang dilakukan DK PBB dan badan dunia lainnya untuk melawan mereka.
DK PBB telah menjatuhkan tiga putaran sanksi yang merupakan batas akhir buat Iran jika tidak segera mengakhiri aktivitas pengayaan uranium yang menurut Iran adalah merupakan proyek perdamaian dan pembangkit listrik.
Ahmadinejad menyalahkan negara-negara super power yang mencoba menghalangi sebuah proyek pengayaan uranium untuk sebuah proyek kemanusiaan sementara negara-negara tersebut malah memiliki simpanan senjata nuklir yang canggih.
"Negara-negara besar tersebut telah mengalami kemerosotan dan tingkat pengaruh mereka mulai turun dari hari ke hari. Mereka telah mencapai sebuh titik dari berakhirnya kejayaan mereka," kata Ahmadinejad dalam pertemuan Non-Aligned Movement (NAM) atau Gerakan Non Aliansi.
NAM, kini memiliki 118 keanggotaan termasuk peninjau yang didirikan pada tahun 1961 di saat banyak negara-negara baru terbentuk serta tak ingin terjebak dalam Perang Dingin antara Moskow dan Washington.
"Segala bentuk usaha untuk mengubah dunia ini dan menyadari bahwa bergabung dengan kepentingan negara-negara anggota tak akan dibenarkan kecuali memberikan dorongan dan bekerja sama dengan seluruh anggotanya," kata Ahmadinejad.
Ia mengatakan bahwa kelompok ini harus bisa saling melindungi dan melawan segala bentuk agresi melawan semua agresor dan kekerasan yang dilakukan negara-negara besar terhadap negara-negara lain.
Ahmadinjead meminta pembentukan sebuah dewan arbitrase yang dapat menyelesaikan segala bentuk perselisihan antara anggota-anggota NAM dan juga dengan negara lain. Ahmadinejad menambahkan, DK PBB tidak akan pernah memberikan resolusi kepada AS karena negara tersebut memiliki kursi permanen di sana. [tti/hidayatullah.com]
