Hidayatullah.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Mesir, Hanafy El-Gebali, mengatakan pemerintah telah meminta pendapat dari ulama Universitas Al-Azhar tentang RUU yang diajukan untuk mengubah beberapa ketentuan KUHP tentang khitan perempuan (FGM). El-Gebali mengatakan kepada parlemen pada hari Minggu bahwa ulama Al-Azhar telah menyetujui RUU tersebut.
Undang-undang baru dimaksudkan untuk memberlakukan hukuman yang lebih ketat untuk mencegah khitan perempuan di negara tersebut. Undang-undang tersebut mengatur penggantian Pasal 242 KUHP, yang menyatakan bahwa, “Siapapun yang melakukan khitan alat kelamin perempuan dengan menghilangkan sebagian atau seluruhnya bagian dari alat kelamin luar perempuan, atau menyebabkan kerusakan pada bagian tubuhnya ini, akan menerima hukuman penjara setidaknya lima tahun; dan jika tindakan tersebut menyebabkan cacat permanen, hukumannya adalah penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun dengan kerja paksa, dan jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, hukuman akan diperpanjang untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun.”
RUU amandemen itu juga menetapkan bahwa jika seorang dokter atau perawat melakukan khitan perempuan dengan cara yang menyebabkan cacat permanen, dia akan menerima hukuman maksimal penjara tidak kurang dari sepuluh tahun. Jika itu menyebabkan kematian, hukumannya tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun.
Selain itu, pengadilan akan memutuskan untuk memberhentikan pelaku dari jabatannya untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun “jika kejahatan itu dilakukan karena alasan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Fasilitas tempat kejahatan yang dilakukan akan ditutup untuk waktu yang sama dengan jangka waktu di mana pelaku akan diskors dari pekerjaannya, dengan pencabutan tanda dan spanduk fasilitas, baik milik dokter yang melakukan kejahatan, atau jika pengurusnya mengetahui kejahatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak orang lain dan itikad baik.”
Semua putusan pengadilan di masa mendatang dalam hal ini akan dipublikasikan di dua surat kabar harian terkenal dan situs yang ditunjuk oleh hakim atas biaya terpidana.*
