Hidayatullah.com–Jerman sedang mempertimbangkan untuk melarang aplikasi pesan terenkripsi Telegram, setelah menudingnya memfasilitasi pesan kebencian dan teori konspirasi. Aplikasi ini juga telah berulang kali mengabaikan permintaan agar menangkal penyebaran pesan kelompok anti-vaksin dan konten terkait lainnya.
Perdebatan tentang Telegram bersamaan dengan jadwal rapat parlemen Jerman yang akan membahas apakah vaksinasi Covid-19 harus menjadi diwajibkan. Selama beberapa pekan terakhir, demonstrasi anti-vaksinasi yang diwarnai kekerasan pecah di seluruh negeri.
Beberapa pejabat bahkan menerima ancaman pembunuhan karena berpihak pada pemerintah. Pada Desember 2021, satu grup Telegram Jerman membagikan pesan ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada gubernur negara bagian Saxony, sehingga memaksa polisi untuk bertindak tegas.
Salah satu saluran yang digunakan untuk memobilisasi pengunjuk rasa anti-vaksinasi adalah Telegram.
Platform pesan terenkripsi itu semakin populer di Jerman selama beberapa tahun terakhir. Antara 2018 dan 2021, pangsa pengguna yang secara teratur mengirim pesan di Telegram naik dari 7% menjadi 15%, menurut survei oleh perusahaan analisis data Jerman Statista.
Sebuah pesan yang dilihat oleh 25.000 pengguna berisi ajakan agar orang-orang yang menentang pembatasan Covid untuk membagikan alamat pribadi “anggota parlemen lokal, politisi, dan tokoh Jerman lainnya”, yang mereka yakini “berusaha menghancurkan” mereka melalui aturan pembatasan pandemi.
Pemerintah ingin aplikasi itu menghapus pesan yang berisi ancaman pembunuhan atau ujaran kebencian dan mengidentifikasi penulisnya, lansir Euronews Rabu (26/1/2022).
Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan jika Telegram tidak mematuhi aturan baru, pemerintah dapat mendenda atau bahkan melarang Telegram sepenuhnya – yang akan menjadikan Jerman sebagai negara Barat pertama yang melarang aplikasi tersebut.
Ini bukan pertama kalinya Jerman berusaha menangkal ujaran kebencian. Pada tahun 2017, Jerman mengeluarkan undang-undang kontroversial yang mengharuskan raksasa jejaring sosial untuk menghapus konten ilegal dan melaporkannya ke polisi.
Negara itu termasuk yang memiliki undang-undang tentang kebebasan berbicara yang paling ketat di dunia, terutama karena masa lalunya yang berkaitan dengan Nazi dan bangkitnya Sosialisme Nasional belakangan ini yang didorong oleh propaganda dan berita palsu. Sampai hari ini, menghasut kebencian dan kekerasan dapat membuat orang meringkuk dalam penjara di Jerman.
Telegram berulang kali menolak untuk bekerja sama dengan pihak berwenang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2013 oleh pengusaha Rusia Pavel dan Nikolai Durov dengan peluang bagi pengguna untuk berkomunikasi tanpa khawatir diusik pemerintah atau penguasa.
Sejak itu, Telegram menjadi sarana komunikasi bagi para disiden mulai dari Rusia hingga Iran, membantu mereka mengatur aksi dan bertukar informasi di luar represi dan kendali pemerintah. Telegram dilarang atau diatur secara ketat di negara-negara seperti China, India, dan Belarusia.
Namun, “kebebasan” yang ditawarkan Telegram menjadikannya sebagai tempat yang aman bagi para peminat teori konspirasi dan ekstremis – terutama setelah banyak mereka yang diblokir oleh platform media sosial yang lebih besar seperti Facebook dan WhatsApp.*
