Hidayatullah.com–Dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi di Versailles para pemimpin Uni Eropa menyatakan setuju untuk memberikan bantuan militer tambahan setengah miliar euro lagi kepada Ukraina tetapi menolak ide untuk mempercepat proses penerimaan keanggotaan negara itu di Uni Eropa.
Kepala pemerintahan semua 27 negara anggota Uni Eropa berjanji akan memperkuat ikatan mereka dengan Kyiv dan mendukung upaya Ukraina untuk menjadi bagian dari Uni Eropa menyusul pertemuan tingkat tinggi di Versailles, Prancis.
Dalam sebuah pernyataan bersama, para pemimpin UE juga mengatakan bahwa “Ukraina merupakan bagian dari keluarga Eropa,” lansir DW Jumat (11/3/2022).
Akan tetapi, mereka menolak permohonan Presiden Volodymyr Zelenskyy agar Ukraina secara cepat bisa diterima menjadi anggota Uni Eropa sementara peperangan dengan Rusia terus berlanjut.
Proses pendaftaran biasanya memakan waktu selama bebey tahun Bahakan dekade, di mana calon negara anggota harus memenuhi sejumlah kriteria dan persyaratan yang yang dituntut Uni Eropa.
Tuan rumah pertemuan tingkat tinggi itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron, mengatakan blok kerja sama itu tidak akan membuat pengecualian untuk Ukraina.
Pendapatnya digaungkan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, yang sebelumnya pernah berkata “tidak ada yang namanya jalur cepat”.
Kanselir Jerman Olaf Scholz juga menolak ide proses cepat itu, dan menegaskan bahwa kesepakatan asosiasi yang dibuat UE bersama Kyiv pada 2017 merupakan jalan untuk memperdalam hubungan mereka.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memberikan komentar yang lebih diplomatis, mengatakan bahwa rakyat Ukraina “sedang melaksanakan hak penentuan nasib sendiri” dengan memulai proses bergabung dengan UE.
“Hari ini kami membuka jalan menuju kami bagi Ukraina,” kata politisi wanita asal Jerman itu.
Meskipun demikian, dalam KTT itu Uni Eropa berjanji akan menambah lagi bantuan militer bagi Ukraina sebesar €500 juta. Dana itu ditambahkan ke bantuan sebelumnya pekan lalu yang juga sebesar €500 juta, bantuan pembelian senjata yang pertama kali dilakukan oleh UE untuk negara yang bukan anggotanya yang sedang menghadapi invasi dari negara lain.*
