Ribuan Pendukung Ulama Syiah Muqtada al-Sadr Serbu Parlemen

Hidayatullah.com — Para pendukung ulama Syiah Muqtada al-Sadr pada Rabu menyerbu gedung parlemen Iraq di Green Zone yang berkeamanan tinggi. Aksi mereka itu sebagai protes terhadap pencalonan Perdana Menteri dari blok lawan politik.

Perdana Menteri Mustafa al-Kadhemi meminta para pengunjuk rasa untuk “segera mundur” dari Zona Hijau yang dijaga ketat, yang merupakan rumah bagi gedung-gedung pemerintah dan misi diplomatik.

Demonstrasi adalah tantangan terbaru bagi Irak yang kaya minyak, yang tetap terperosok dalam krisis politik dan sosial ekonomi meskipun harga energi global meningkat.

Blok Sadr muncul dari pemilu pada bulan Oktober sebagai faksi parlemen terbesar, tetapi masih jauh dari mayoritas dan, sembilan bulan kemudian, kebuntuan politik tetap ada selama pembentukan pemerintahan baru.

Polisi menembakkan rentetan gas air mata dalam upaya untuk menghentikan para pengunjuk rasa.

Namun kantor berita negara INA mengatakan bahwa pengunjuk rasa telah “memasuki gedung parlemen”, sementara televisi Iraq menunjukkan kerumunan orang berkeliaran di sekitar gedung, mengibarkan bendera nasional dan bersorak.

Kadhemi memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan keamanan akan memastikan “perlindungan lembaga negara dan misi asing, dan mencegah bahaya apa pun terhadap keamanan dan ketertiban”.

“Para pengunjuk rasa melewati rintangan sulit dengan sangat mudah dan mencapai dewan perwakilan Irak dan mengibarkan bendera Irak di dalam gedung,” Aso Faraidun Amin, seorang anggota parlemen Kurdi dari Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) mengatakan kepada koresponden The New Arab di Irak.

“Mereka berkali-kali menyoraki nama Muqtada Sadr, dan pesan di balik protes adalah mereka tidak ingin Kerangka Koordinasi membentuk pemerintahan baru.”

“Muqtada al-Sadr khawatir jika al-Maliki dan aliansinya berhasil membentuk pemerintahan ini, posisi dan keamanannya mungkin dalam bahaya, sehingga Sadr ingin pemerintahan sementara Iraq Mustafa Al-Kadhimi tetap berkuasa, dan membuka jalan cara untuk mengadakan pemilihan awal setelah parlemen Iraq akan dibubarkan,” tambahnya.

Pejabat pro-Sadr pergi untuk membujuk pengunjuk rasa untuk pergi, kata seorang pejabat kementerian dalam negeri.

Seorang koresponden AFP di Zona Hijau sebelumnya melihat pengunjuk rasa membawa sesama demonstran yang terluka.

Blok Sadr memenangkan 73 kursi dalam pemilihan tahun lalu, menjadikannya faksi terbesar di parlemen dengan 329 kursi. Namun sejak pemungutan suara, pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru terhenti.

Para pengunjuk rasa menentang pencalonan Mohammed al-Sudani, mantan menteri dan mantan gubernur provinsi, yang dipilih oleh Kerangka Koordinasi pro-Iran sebagai perdana menteri.

Kerangka Koordinasi menarik anggota parlemen dari partai mantan perdana menteri Nuri al-Maliki dan Aliansi Fatah pro-Iran, cabang politik dari mantan kelompok paramiliter pimpinan Syiah Hashed al-Shaabi.

“Saya menentang pejabat korup yang berkuasa,” kata pengunjuk rasa Mohamed Ali, seorang buruh harian berusia 41 tahun. “Saya menentang pencalonan Sudani, karena dia korup.”

Iraq jatuh lebih dalam ke dalam krisis politik bulan lalu ketika blok Sadr mundur secara massal.

Sadr awalnya mendukung gagasan “pemerintah mayoritas” yang akan mengirim musuh-musuh Syiahnya dari Kerangka Koordinasi ke oposisi.

Mantan pemimpin milisi itu kemudian mengejutkan banyak orang dengan memaksa anggota parlemennya untuk mengundurkan diri, sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya untuk menekan para pesaingnya agar mempercepat pembentukan pemerintahan.

Enam puluh empat anggota parlemen baru dilantik pada bulan Juni, menjadikan blok pro-Iran sebagai yang terbesar di parlemen.*