Hidayatullah.com–Selain masih menyisahkan serangkaian kekisruhan, pencoblosan Pemilu Presiden 5 Juli 2004 kemarin ternyata juga menyisahkan banyak kasus. Diantaranya adalah munculkan konflik KPU dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), serta The National Democratic Institute for International Affairs (NDI). KPU bahkan mengancam akan mencabut izin kedua lembaga tersebut, sehingga tidak bisa memantau pemilu putaran kedua nanti. KPU terpaksa akan mencabut izin tersebut, karena kedua lembaga pemantau itu dinilai telah melanggar. Yakni keduanya menayangkan hasil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Sjamsuddin menyatakan bahwa sebagai pemantau pemilu, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan National Democratic Institute (NDI) telah melanggar hukum. Pasalnya, KPU merasa tidak diberitahu secara resmi mengenai tayangan hasil penghitungan Pemilu Presiden (Pilpres) versi quick count, yang ditayangkan Senin silam pukul 24.00 WIB. Hal ini dikemukakan Nazaruddin di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (7/7). Menurut Nazaruddin, Kendra College dari United Nations Development Programme yang bernaung pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menyampaikan perihal tayangan NDI dan LP3ES itu pada pihak KPU. Kendra College adalah donor bagi NDI. Meski sudah melaporkan rencana tayangan, namun tidak ada pernyataan resmi dari NDI kepada KPU. Selain itu, seharusnya LP3ES dan NDI tidak terburu-buru menyampaikan hasil perhitungan quick count pada publik. Jika kelak akreditasi LSM itu sebagai pemantau pemilu dicabut, maka LP3ES tidak bisa lagi memantau Pilpres putaran kedua. Sedangkan NDI terancam sanksi lebih berat yakni pencabutan rekomendasi eksistensi NDI di Indonesia. Ulah lembaga swadaya masyarakat ini memang bukan pertama kali. Sebelumnya, menjelang beberapa hari mendekati Pemilu beberapa LSM juga sibuk memberikan beberapa analisis akan kemenangan salah satu calon presiden di berbegai media massa terutama televisi. Tak urung, langkahnya yang terlalu cepat mengambil kesimpulan kemengan salah satu capres ini dianggap banyak orang justru sebagai promosi gratis dan propaganda. (sm/lp6/cha)
KPU Akan Cabut Izin LP3ES dan NDI
