Rabu, 26 Oktober 2005
Hidayatullah.com–Menurutnya,
ucapan dari mulut Yusuf Kalla itu tergolong ngawur dan berbau pesan asing. “Pondok
pesantren itu tidak pernah mengajarkan santri untuk menjadi teroris” ungkap
Hery kepada pers menyorot pernyataan provokatif
Yusuf Kalla, belum lama ini, yang berencana ‘membatasi’ lembaga pesantren lantaran diduga
menjadi sarang teroris, Sabtu (22/10).
Ia menolak bila ketua umum partai
Golkar itu menyamakan pesantren di Pakistan
dan Arab Saudi dengan pesantren di Indonesia lantaran melatih teroris.
“Beda kondisi di Indonesia
dengan Pakistan
dan Saudi”, katanya.
Kata dia, nuansa Ponpes di
Indonesia erat bercampur dengan sosial budaya masyarakat yang sama dan menjauhi
unsur kekerasan dalam berdakwah. Justru
itu, kata Heri pernyataan Wapres harus dicabut. “Jika masih ngotot kami somasi”
tantang Heri.
Sebab lanjut Heri, belakangan ini
politisi asal Golkar itu kurang disukai lantaran kebijakannya kurang populer di
masyarakat. Ditambah dengan pernyataan yang kembali melalui pimpinan pesantren
yang jumlahnya ribuan. “PMII siap menjegal Kalla bila masih ngawur terus”, terangnya.
Sementara pada kesempatan yang
sama, Ketua Pokja Aceh PB PMII, Winarti meminta masyarakat bersatu mengontrol
keberadaan Aceh Monitoring Mission (AMM) di Aceh. Sebab katanya, kewenangannya
mesti dibatasi agar tidak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“PB PMII menilai Indonesia
bakalan menjadi balkanisasi lantaran kehadiran AMM. Maka PMII minta Kewenangan
AMM dibatasi dengan batasan NKRI dan mengajak semua orang memantau kinerjanya”,
kata Winarti.
Pokja juga mengaku kebenaran
dengan adanya klausul dalam draf perjanjian Aceh di Helsinki, Finlandia, lalu.
Menyangkut pensejajaran penempatan antara pemerintah Aceh dengan RI.
“Pensejajaran itu sama saja dengan Merdeka”, terangnya. Ia juga minta draf
perjanjian SOMA antara RI dengan Uni Eropa dikenalkan kembali buat mengimbangi
dominasi hasil Helsinki.
(tbt/sib/cha)
