Hidayatullah.com–Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) yang ikut memantau bentrokkan antara petugas Satpol PP dengan warga yang mempertahankan keberadaan lahan Habib Hasan bin Muhammad al Haddad (Mbah Priok). Koja, Jakarta Utara, Rabu (14/4) menyimpulkan ada pelanggaran HAM. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyesalkan peristiwa bentrok antara Satpol PP dan warga terkait rencana penggusuran lahan makam tersebut.
Ifdhal mengatakan, tindakan kekerasan yang dilakukan Satpol PP merupakan pelanggaran HAM.
“Kami menyesali apa yang dilakukan otoritas Pemerintah Kota Jakarta Utara yang tidak mengedepankan pendekatan demokratis dan tanpa kekerasan sehingga menimbulkan korban jiwa,” ujar Ifdhal kepada para wartawan, Rabu sore.
Dikatakan Ifdhal, kasus ini sebenarnya telah ditangani Komnas HAM pada awal bulan ini atas dasar laporan seorang ahli waris lahan tersebut. Pada tanggal 9 April, Komnas juga telah mengirim surat kepada Wali Kota Jakarta Utara untuk melakukan moratorium atau penundaan rencana penggusuran atas lahan tersebut.
Selain itu, Komnas juga telah berbicara pada Pelindo II untuk menunda rencana mereka di lahan itu. Kata Ifdhal, Pelindo telah menyetujuinya. Institusi hak asasi manusia itu juga telah menawarkan mediasi terhadap kasus sengketa lahan tersebut. Namun sayangnya, pada Rabu pagi, Satpol PP malah mendatangi lokasi tersebut sehingga mendapatkan resistensi dari warga. Akhirnya, bentrokan pun tak dapat dihindari.
Sebagaimana diketahui, sekitar 640 personel polisi dan 4.000 aparat Satpol PP terlibat bentrok dengan warga di lokasi makam Mbah Priok. Bentrok tak terelakkan.
Hingga sore, pukul 16.00 WIB korban Satpol PP ditengarai mencapai 100 orang. Sementara lebih dari 21 warga yang luka dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Bentrokan juga menyebabkan 20 kendaraan dibakar dan dirusak massa. Selain itu, dua orang di masjid makam keramat tersebut meninggal dunia. Korban merupakan bocah berusia sekira 10 tahun dan seorang pemuda berumur 20 tahun. Hingga saat ini, bentrokan mulai reda. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto sebagaimana dalam wawancara via telpon dengan MetroTV mengatakan menyesalkan dan meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya bentrokan. Prijanto juga mengatakan, pihaknya sudah menarik personel Satpol PP dan penggusuran tidak jadi dilaksanakan sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. [mtr/dtc/kom/ok/hidayatullah.com]