Hidayatullah.com–Kepastian siapa yang akan memimpin PP Muhamamdiyah untuk periode 2010-2015 baru ditentukan setelah dilakukan sidang pleno Muktamar Muhammadiyah, Rabu 7 Juli. Namun pasca terpilihnya 13 anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, merebak isu akan dilakukannya voting untuk memilih Ketua Umum PP. Muhammadiyah periode 2010-2015. Hal tersebut dibantah keras oleh Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Prof. Dr. Bachtiar Effendy
Menurutnya sebagaimana dituturkan kepada Hidayatullah.com, Muhammadiyah tidak memiliki tradisi voting sejak 10 tahun terakhir. Yang ada adalah musyawarah mufakat untuk menentukan satu di antara ke-13 orang tersebut sebagai Ketua Umum.
“Saya kira ke-13 orang ini akan secara arif memutuskan Ketua Umum PP. Muhammadiyah. Apalagi perbedaan suara yang dimiliki oleh Din Syamsuddin sebagai urutan pertama cukup jauh dari urutan kedua dan ketiga, yang mencapai 400-an suara,” ungkap Bachtiar.
Hal itu menurut Bahtiar menunjukkan dukungan signifikan dari muktamirin untuk dipimpin kembali oleh Din Syamsuddin. Ditambah lagi nomor urut dua dan ketiga sudah menyatakan tidak berminat menjadi Ketua Umum.
Pria yang masuk nominasi 39 orang calon anggota PP. Muhammadiyah ini menilai tidak mungkin bila Haedar Nashir yang berada di urutan 4 maju sebagai Ketua Umum. Pasalnya, jarak suara yang dimiliki dengan Din terpaut jauh. “Jadi saya kira Din tetap terpilih secara musyawarah oleh tim formatur 13 tersebut, dan tidak ada voting.” jelasnya.
Bahkan kalaupun harus voting, menurut Bahtiar, Din setidaknya telah mengantongi 7 suara dari 13 anggota tetap PP. Muhammadiyah tersebut.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Merebaknya isu voting untuk memudahkan Muhammadiyah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu juga dibantah oleh Bahtiar. Menurutnya, akan sangat capek pihak yang mau mengintervensi tersebut, karena proses pemilihan Ketua Umum di Muhammadiyah sifatnya berjenjang. “Hingga terpilih ke-13 orang ini saja membutuhkan proses yang panjang, sehingga tidak mungkin intervensi itu terjadi,” tegasnya. [jid/hidayatullah.com]