Hidayatullah.com–Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengaku kecewa atas ketidakhadiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada dialog membahas persoalan Ahmadiyah yang digelar Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (22/3).
Padahal menurut Menag, acara ini sengaja diselenggarakan guna meminta pendapat atau masukan gambaran secara komprehensif dari berbagai pakar, tokoh agama, dan berbagai narasumber terkait dalam rangka mencari solusi persoalan Ahmadiyah.
“Forum ini bukan lakukan perdebatan isu. Tapi pendapat, dari narasumber (narsum) agama, hukum, sosial, politik dan budaya, kemananan dan ketertiban, dan hubuangan luar negari,” ujarnya. Karena hasil masukan tersebut menurut Menag nantinya akan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan yang tepat dan permanen berkaitan dengan permasalahan Ahmadiyah yang sekarang banyak menjadi sorotan masyarakat.
Menag menilai, dialog tertutup ini akan mendengar semua pandangan yang masuk, setelah itu baru diambil kebijakan. Karenanya Suryadharma Ali menyesalkan ketidakhadiran JAI pada dialog tersebut.
Sebelumnya, Ahmadiyah mengatakan kepada beberapa media massa meminta pemerintah menjadwalkan ulang dialog. Pihaknya mengatakan, Ahmadiyah hanya mau memenuhi ajakan dialog jika dilakukan secara netral dan terbuka demi menghindari pengalaman buruk.
Baca Juga
“Kami hanya akan memenuhi ajakan dialog tapi dengan situasi tertentu, yaitu netral dan terbuka,” kata staf humas Ahmadiyah Firdaus Mubarik kepada Tempo, Selasa (22/3).
“Menurut hemat kami dialog semacam ini selayaknya diselenggarakan oleh institusi netral seperti Kemenko Polhukam, Komnas HAM dan UIN. Setelah mempelajari ToR dan komposisi peserta dialog, kami berpendapat bahwa komposisi peserta dialog disusun seimbang antara peserta dari pihak Pemerintah dan pihak Jemaat Ahmadiyah Indonesia, serta mekanisme dialog yang disepakati,” tutur Zafrullah Ahmad Pontoh, Juru Bicara JAI Pusat dalam acara konfrensi pers yang digelar di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Senin (21/3) siang sebagaimana dikutip Tribun.
Dalam kesempatan lain, Ahmad Pontoh bahkan meminta ikut menghadirkan pengacara Adnan Buyung Nasution yang diakuinya sebagai pihak netral.
“Mengingat Ahmadiyah sudah menjadi pembicaraan masyarakat luas, baik dalam maupun luar negeri, maka seyogianya dialog antara pemerintah dengan Ahmadiyah diselenggarakan dengan mengundang pihak yang netral. Seperti Adnan Buyung Nasution dan aparat akademisi lainnya,” ujar Pontoh.
Sebagaimana diketahui, meski bukan pakar fikih dan mengerti agama, Adnan Buyung Nasution, di beberapa media dikenal membela Ahmadiyah.
Menurut Menag ketidakharisan Ahmadiyah itu dapat mengindikasikan jemaat Ahmadiyah tidak beritikad baik menyelesaikan persolaan. Meski demikian, JAI masih diberi kesempatan hadir, sebab, dialog direncanakan digelar empat hari.
Menag menilai, JAI justru diharapkan dapat hadir guna memberi penjelasan tentang ajaran mereka sesungguhnya, jika memang tidak bertentangan dengan Islam. Sebab inilah kesempatan JAI menjelaskan bagaimana ajarannya itu.
“Kami mengharapkan JAI dapat hadir dalam dialog selanjutnya. Kegiatan ini harus dijadikan mementum bagi JAI untuk menjelaskan prinsip ajaran mereka. Sehingga, pertentangan antara Islam dan Ahamadiyah dapat diketahui,” jelas Suryadharma. *
