Hidayatullah.com—Rafendi Djamin, wakil Republik Indonesia di Komisi Hak Azasi Manusia (HAM) ASEAN, mengatakan diskriminatif terhadap etnis Muslim Rohingya terjadi sejak lama.
Politik diskriminasi yang sangat inten tejadi pada tahun 1980-an dengan lahirnya perundang-undangan tentang kewarganegaraan.
“Dari situ pelanggaran HAM mulai terjadi. Kewarganegaraan Rohingya dicabut,” kata Rafendi saat menjadi narasumber Dialog Interaktif “Rohingya Terlunta, Wajah Kaum Minoritas yang Tertindas” yang diselenggarakan International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Sabtu (4/08/2012) siang di Jakarta.
Karena dicabut kewarganegaraannya, jika etnis Muslim Rohingnya ingin menikah dan melahirkan, maka harus seizin pemerintah Myanmar.
“Setelah sekian lama, kasus etnis Rohingya kembali mencuat sejak sebulan lalu,” jelas Rafendi.
Baca Juga
Rafendi mengatakan, meluasnya pelanggaran HAM etnis Rohingya ini disebabkan pula sikap penolakan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya. Pemerintah Bangladesh juga menolak bantuan untuk etnis Rohingya melalui wilayahnya.
Dengan kondisi seperti itu, etnis Muslim Rohingya serba salah. Di Myanmar mereka terusir, untuk mengungsi ditolak.
“Padahal dalam norma internasional, siapa pun negara yang kedatangan pengungsi akibat konflik, maka harus menampung dengan tangan terbuka. Hanya sebatas memberi perlindungan (proteksi) sementara,” jelas Rafendi.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
