Hidayatullah.com–Federasi Guru Independen Indonesia menilai tertundanya Ujian Nasional (UN) di 11 Provinsi dinilai bentuk kegagalan Kemendikbud. Sebab UN merupakan ritual tahunan yang seharusnya sudah terbiasa dikerjakan Kemendikbud.
Untuk itu, Federasi Guru Independen Indonesia bersama dengan ICW berwacana melakukan audit terhadap Kemendikbud.
“Ya tadi saya sudah bertemu dengan Pak Febri dari ICW, jadi kita mendorong dilakukanya audit, demikian dikatakan Sekjen DPP Federasi Guru Independen Indonesia, Iwan Hermawan (15/04/2013).
Sebagai perbaikan dunia pendidikan dan output pendidikan ke depanya, Federasi Guru Independen Indonesia meminta dilakukan evaluasi pendidikan seara komprehensif, tidak hanya pada aspek UN, namun juga aspek moral.
“Ke depan kualifikasi dalam kelulusan siswa itu tidak hanya mencakup aspek kognitif, namunjuga aspek moral. Jadi kalo ada siswa yang nilai kognitifnya bagus, namun moralnya buruk, tidak usah diluluskan. Karena lulusan-lulusan ini nantinya tidak dapat memberikan kontribusi maksimal kepada masyrakat dan Negara,” tutur Iwan.
Seperti diketahui, sebanyak 11 provinsi wilayah tengah gagal melaksanakan UN yang diselenggarakan secara serentak pada 15-18 April 2013.
Menurut anggota badan standarisasi nasional pendidikan, Prof Dja Ali, UN di 11 provinsi tersebut gagal dilaksanakan akibat proses penyeleseian naskah UN yang terhambat diseleseikan oleh perusahaan percetakan yang mencetak naskah UN.
“Ya kecuali 11 provinsi itu yang tidak bisa ikut UN,” terang Ali.
Sementara itu, Komisi X DPR RI yang membidangi masalah pendidikan pun menyesalkan pengunduran UN di 11 provinsi tersebut. Sebab penundaan tersebut menurut Komisi Pendidikan DPR RI, dapat membawa dampak psikologis bagi siswa peserta UN.
“Ya kita sesalkan ya, penundaan UN itu. Karena ini akan berdampak psikologis ya buat adek-adek kita, yang tadinya sudah siap ikut UN, malah gak jadi,” kata Reni Marlinawati, anggota komisi X DPR RI, dikutip Radio Elshinta.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, ikut mengkritisi kinerja Kemdikbud yang dinilai mengkhawatirkan. Menurutnya, dengan tertundanya UN di sebelas propinsi ini, semakin melengkapi “hat trick” keteledoran Kemdikbud selama enam bulan terakhir.
Herlini berpendapat, Presiden SBY harus lebih tegas mengevaluasi kinerja Mendikbud dan jajarannya, agar tidak terus mengulang keteledoran serupa.
“Tertundanya UN di sebelas propinsi ini merupakan keteledoran yang ketiga dalam tempo enam bulan, dan ini jelas telah mengecewakan masyarakat pendidikan Indonesia. Ibarat striker bola, Kemdikbud sudah mencetak hat trick keteledoran dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan program rutin kementerian. Mulai dari uang tunjangan sertifikasi guru, kemudian beasiswa bidik misi, dan sekarang UN gagal serentak. Ketiga-tiganya macet dan mengecewakan,” tegas Herlini dalam rilis ke redaksi hidayatullah.com.
Lebih jauh, anggota dewan dari PKS ini meminta Presiden SBY agar berani menjewer Mendikbud dan jajarannya.*/Anton
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
