Hidayatullah.com–Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat. Setidaknya, gambaran itu tercermin dari hasil survei World Bank pada 2011 terhadap 183 negara yang menempatkan Indonesia di urutan ke-129 dalam hal pelayanan publik.
Berdasarkan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh telah melakukan observasi terhadap 43 SKPA dan 27 SKPK yang menyelenggarakan pelayanan publik. Observasi itu dilakukan berdasarkan UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang memuat komponen standar pelayanan publik.
“Hasil observasi menunjukkan, 32 SKPA dan 19 SKPK masuk dalam kategori zona merah karena belum mematuhi seluruh komponen standar pelayanan yang tertuang dalam UU Pelayanan Publik tersebut,” demikian rilis Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada hidayatullah.com.
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin, menyatakan, ada tiga kategori penilaian dalam observasi ini. Ketiganya adalah kategori merah untuk SKPA dan SKPK dengan kepatuhan rendah, kategori kuning untuk SKPA dan SKPK dengan kepatuhan sedang dan kategori hijau untuk SKPA dan SKPK dengan kepatuhan tinggi.
“Untuk Provinsi Aceh ada 32 SKPA masuk zona merah, 11 SKPA di zona kuning dan 0 SKPA pada zona hijau, sementara untuk kota Banda Aceh ada 23 SKPK Masuk Zona merah, 2 SKPK zona kuning dan 2 SKPK zona hijau,” papar Taqwaddin saat menyampaikan hasil survey kepatuhan Pemda terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009.
Baca Juga
Sedangkan SKPK dengan rapor hijau dan tinggi tingkat kepatuhannya terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah KTTSP dan Dinas Pendidikan
Dr. Taqwaddin memaparkan, memang sebagian besar Unit Pelayanan Publik yang menjadi sampel dalam observasi ini sudah menjalakan kewajiban untuk memasang/memajang/mengumumkan persyaratan perizinan pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh pengguna layanan. Namun begitu, masih ada sebanyak 74,4% unit di SKPA dan 85,2% di Unit SKPK yang tidak memajang standar waktu pelayanan.
“Hal ini tentu menciptakan ruang untuk “bermain” mengulur-ulur waktu dalam pengurusan perizinan karena tidak ada jaminan kepastian lama waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan satu perizinan,” jelas Taqwaddin.
Kemudian, ada sebanyak 97,7% unit di SKPA dan 88,9% di Unit SKPK tidak memasang informasi biaya pelayanan. Hal ini bisa memicu terjadinya pungutan liar yang dilakukan oknum penyelenggara pelayanan publik.
Lebih lanjut, Taqwaddin menyebutkan, sebagian besar Unit Pelayanan Publik 97,1% SKPA dan 77,8% SKPK tidak memajang maklumat pelayanan di tempat penyelenggara pelayanan tersebut. Situasi ini mengindikasikan tidak adanya komitmen yang bisa ditagih oleh pengguna layanan kepada penyelenggara pelayanan.
Hal yang perlu menjadi catatan, ujar Taqwaddin, masih rendahnya tingkat ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus . Padahal, sesuai dengan UU Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
Untuk itu, Taqwaddin menegaskan, temuan ini akan disampaikan kepada Pemerintah Aceh dab Pemerintah Kota Banda Aceh agar mereka dapat memperbaiki unit pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbaikan pelayanan, ungkap dia, harus dilakukan sesegera mungkin agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh hak pelayanannya sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.
“Mari kita bersama-sama merawat pelayanan publik dengan mengawasi penyelenggaraannya dan melaporkan pelanggarannya kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh,” simpul Taqwaddin.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
