Hidayatullah.com–Akibat intensifnya sosialisasi Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JSKN) melalui BPJS Kesehatan, sangat dikhawatirkan akan terjadi ledakan peserta JSKN yang tidak dapat tertangani.
Pendapat itu disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, terkait program JSKN. Poempida mempertanyakan keseriusan pemerintah menjalankan program JSKN.
“Akan ada potensi 30 jutaan fakir miskin yang tidak tertangani pemerintah. Bagaimana langkah pemerintah mengatasinya?” tegas Poempida.
Menurut Poempida, banyak kejanggalan yang dilakukan Pemerintah terkait implementasi program JSKN. Kejanggalan itu meliputi besaran iuran Rp 19.225 yang merupakan bantuan pemerintah bagi 86,4 juta orang tidak mampu (penerima bantuan iuran/PBI).
“Besaran iuran itu tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga dapat berdampak pada rendahnya mutu pelayanan,” katanya, seperti diberitakan Indonesia Today, Kamis (16/1/2014).
Baca Juga
Poempida mengungkapkan, dirinya sempat membintangi anggaran tersebut. Namun setelah mendapatkan komitmen dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan bahwa pada kuartal pertama akan ada evaluasi, sehingga besaran PBI dapat dinaikkan per kapitanya, maka “tanda bintang” itu pun dicabut.
Tak hanya itu, menurut ia, Pemerintah hanya menargetkan mengcover 111 jutaan penduduk Indonesia pada tahun 2014, di mana 86,4 juta adalah masyarakat miskin dan sisanya yang membayar iuran.
Terkait dengan hal itu, FPG berharap agar pemerintah segera melakukan revisi kebijakan pada masa yang sudah semakin mendesak ini. “Pemerintah harus segera merevisi kebijakannya,” pungkas Poempida.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
