Hidayatullah.com—Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabinet Gotong Royong, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menilai usaha pembentukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tandingan sebagai sesuatu yang memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi.
“Politisi kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi,” demikian ujar Yusril disampaikan melalui akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Rabu (29/10/2014 ).
Yusril menilai, para politisi harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa, bukan semata-mata main kuat-kuatan dengan voting.
Negara ini takkan pernah akan berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif, demikian pesan Yusril.
“Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional.”
Lebih jauh ia meminta politisi bercermin pada pengisian jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif di awal Reformasi pasca Pemilu 1999. Di mana dinilai ada keseimbangan di sana.
“Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Selamatkan bangsa dan negara dari kekacauan.”
Menurutnya, inti dari semua itu adalah, para politisi harus mampu menahan diri. Mengedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi.
“Inilah kunci penyelesaian masalah yg kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yg mulai mengarah kepada kekisruhan.” *
