Hidayatullah.com–Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc, MA mengatakan, lebih baik Menaker fokus mengurusi masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) daripada melarang guru agama asing mengajar di Indonesia.
Lagi pula, lanjutnya, penilaian bahwa guru agama asing bisa menyebabkan radikal atau tidak, itu bukan wilayah Kemenaker, tetapi Kemenag.
“Menaker harusnya konsultasi lebih dahulu dengan Kemenag karena itu wilayah Kemenag,” kata Yunahar kepada hidayatullah.com usai Pleno IV KUII di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, belum lama ini.
Menurut Yunahar, Menaker seharusnya tidak perlu menggeneralisir secara berlebihan penyebab radikalisasi agama di Indonesia. “Istilahnya itu sama saja dengan mengusir satu tikus dengan membakar rumahnya,” ujarnya.
Ia menuturkan, masyarakat Indonesia tidak bisa menutup mata jika mubaligh-mubaligh dari luar negeri sudah banyak membantu umat Islam di Indonesia, seperti para asatidz Al-Azhar di pondok pesantren, IAIN, maupun madrasah lainnya. Sejak dahulu mereka sudah datang ke Indonesia untuk mengajar bahasa Arab.
Baca Juga
“Dalam pelajaran bahasa Arab ada contoh-contoh karya, misalnya dalam mutala’ah yang isinya teologi. Apa itu masuk teologi atau bahasa Arab? Menaker nggak tahu soal itu. Apakah Menteri Tenaga Kerja mau mengawasi lingkup kerja yang sebetulnya wilayah Menteri Agama. Saya kira nggak perlu Menaker melakukan itu, cari kerjaan saja itu namanya,” ujar Yunahar.
Menurut ia, yang namanya paham pada zaman globalisasi saat ini, seperti liberalisme, sekulerisme maupun pluralisme yang dijadikan alasan untuk ditetapkannya Permenaker karena bisa menyebabkan radikalisasi bisa masuk ke Indonesia, tidak hanya melalui orang (guru agama asing, red), tetapi juga bisa melalui buku-buku, majalah, internet, dan sebagainya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
