Hidayatullah.com–Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr Yunahar Ilyas, MA mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi menjelaskan definisi radikalisme seperti apa, supaya tidak salah penilaian.
“BNPT seharusnya mendahului untuk mengadakan konferensi pers, atau pernyataan terbuka mana saja situs Islam yang menurutnya radikal dan akan diblokir. Sehingga masyarakat jelas mana situs-situs yang dimaksud radikal”, ujarnya disela-sela acara forum Discussion Group Majelis Tarjih dan PP ‘Aisyiyah tentang Pandangan Muhammadiyah terhadap perempuan, di Gedung PP Muhammadiyah Lantai 3, Yogyakarta belum lama ini.
Pemerintah dan BNPT juga harus mengundang pengelola media atau situs-situs yang dianggap radikal, diberi pengarahan bersama ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Yunahar menjelaskan, kalau pemerintah dan BNPT kemudian tiba-tiba menutup situs-situs yang dianggap radikal tanpa ada komunikasi dan pemberitahuan, masyarakat akan menilai buruk terhadap kerja BNPT dalam penangulangan terorisme.
“Jangan hanya situs-situs yang diblokir, mungkin setelah ini majalah atau Koran umat Islam yang dianggap radikal akan ditutup,” tambahnya dikutip laman Muhammadiyah.
Baca Juga
Yunahar Ilyas juga meminta Pemerintah jangan salah sasaran, dalam menyelesaikan masalah terorisme, khususnya persoalan ISIS.
“Umat Islam di Indonesia juga tidak setuju dengan terorisme dan kekerasan atas nama Islam, masyarakat Indonesia juga tidak sepakat dengan ISIS, maka dari itu pemerintah perlu hati-hati mengawasi persoalan ini”, ujarnya.
Guru Besar FAI UMY ini juga tidak menemukan situs-situs Islam seperti hidayatullah.com, Dakwahtuna.com, dsb itu radikal, semua memiliki penanggung jawab pengelola situs yang dapat dipercaya.
“Oleh karena itu pemerintah diminta hati-hati dan waspada jangan salah sasaran memukul rata semua situs-situs Islam itu radikal,” tutupnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
