Hidayatullah.com- Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Prof. Dr. Masyitoh M.Ag menyatakan tidak setuju menyangkut pautkan antara kebijakan pemerintah Saudi terkait dengan ekskusi mati TKW Indonesia dengan ibadah umroh.
“Yah, itu harus dipisahkan. Kalau urusan ekskusi mati itu kan urusan internal dan politik pemerintah Saudi,” kata Masyitoh kepada hidayatullah.com di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat, Senin (20/04/2015) siang.
Pernyataan itu Masyitoh sampaikan saat dimintai tanggapan pernyataan Direktur Eksekutif Migran Care, Anis Hidayah yang mempertanyakan apa pentingnya untuk melakukan ibadah umroh pasca pelaksanaan eksekusi mati TKW Siti Zaenab oleh pemerintah Saudi.
Lebih lanjut lagi Mayitoh mengatakan jika ibadah umroh itu urusan hak-hak bagi setiap manusia muslim yang ingin melaksanakan ibadah umroh.
“Karena tempat ibadahnya di sana ya masak kita mau memutuskan,” cetus Masyitoh.
Masyitoh meyatakan jika dirinya tidak setuju hanya gara-gara itu (eksekusi mati TKW Indonesia oleh pemerintah Saudi, red) terus mengatakan “ngapain kita umroh?”.
Menurutnya, itu tidak relevan sama sekali dan merugikan umat Islam di Indonesia.
“Nggak bisa, harus dibedakan. Itu dua masalah yang berbeda. Itu hak politik pemerintah Saudi sedangkan umroh adalah hak prerogatif masing-masing individu,” tegas Masyitoh yang juga Wakil Ketua Aisyiyah PP Muhammadiyah.
Menurut Masyitoh tentu ada cara sendiri bagaimana pemerintah Indonesia memberikan masukan, pendapat, rumusan pemikiran dan sebagainya kepada pemerintah Saudi.
“Dakwah itu kan juga bisa melalui pikiran kita, bagaimana kita menurut pikiran atau tulisan. Kan banyak cara,” pungkas Masyitoh.*
