Hidayatullah.com- Ketua Komisi I FPKS DPR RI, Mahfudz Siddik mengatakan bahwa pengibaran bendera Palestina merupakan lanjutan dari keputusan sidang umum PBB 2012 yang menerima kebaradaan Palestina sebagai non-state observer (peninjau non negara).
“Itu harus dilihat sebagai sebuah langkah maju Palestina untuk menunju negara merdeka yang berdaulat. Memang perjuangannya belum mencapai final,” kata Mahfudz saat dihubungi hidayatullah.com melalui telephone, Sabtu (03/10/2015) siang.
Mahfudz menambahkan bahwa setidaknya voting di sidang umum PBB itu menunjukkan adanya dukungan terhadap Palestina supaya merdeka dari negara-negara anggota PBB terus bertambah dan yang paling signifikan misalnya seperti pergeseran sikap negara-negara Eropa.
“Nah, ini harus dijadikan energi tambahan akselerasi terwujudnya agenda negara Palestina untuk merdeka dan berdaulat,” imbuh anggota dewan yang membidangi masalah luar negeri ini.
Mahfudz mengungkapkan bahwa ketika dikeluarkannya keputusan sidang umum PBB 2012, dirinya sedang berada di Palestina. Saat itu, semua pihak di Palestina menyambut baik keputusan tersebut, baik itu yang ada di tepi barat maupun jalur Gaza.
Baca Juga
“Sebab, secara diplomasi keputusan seperti itu sangat dibutuhkan untuk memperkuat tekanan negara-negara di dunia terhadap Israel dan sekutu-sekutunya,” cetusnya.
Lebih lanjut, Mahfudz megatakan agenda kemerdekaan bagi Palestina bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, di antaranya pertama pendekatan diplomasi. Pendekatan ini sangat penting karena dukungan negara-negara yang ada di dunia sangat dibutuhkan Palestina, terlepas apakah negara-negara anggota PBB itu suka atau tidak suka, tetapi PBB merupakan satu organisasi multilateral yang sangat berpengaruh.
“Jadi, secara diplomasi, perjuangan itu dibutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Mahfudz menjelaskan, terkait dengan realitas Israel yang terus melakukan agresi bersenjata di wilayah Palestina dan menyebabkan banyaknya wilayah Palestina dikuasi Israel bahkan tidak sedikit jatuhnya korban dari rakyat sipil. Menurutnya, itu memang semata-mata tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan diplomasi tersebut.
“Harus dilakukan juga pendekatan secara politik dan militer. Saya pikir perpaduan dari ketiga pendekatan itu sangat dibutuhkan,” imbuhnya.
Mahfudz memberikan contoh untuk langkah konkrit perjuangan politik dan militer yang bisa dikerjakan. Misalnya, melalui HAMAS yang menjadi salah satu kekuatan politik dan militer yang sangat berpengaruh dan diperhitungkan di Palestina, bahkan bagi Zionis Israel itu sendiri.
“Kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada HAMAS sebagai kekuatan politik dan militer, mungkin Israel akan lebih leluasa melakukan agresinya bersenjatanya,” demikian tandasnya.*
