Hidayatullah.com – Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya menilai belakangan kecurigaan masyarakat terhadap BNPT dan Densus 88 sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan asing (Amerika cs) semakin menguat.
Pendapat tersebut didasari atas dugaan bahwa program deradikalisasi yang diadakan BNPT merupakan produk Amerika Serikat dan juga dibiayai oleh asing.
Sehingga menurutnya, saat ini adalah momentum yang tepat bagi BNPT dan Densus 88 untuk berani melakukan transparansi terkait sangkaan itu.
“Yang pasti BNPT dan Densus mendapatkan jatah anggaran dari APBN. Silahkan BNPT dan Densus tunjukkan transparasi dan akuntanbilitas kinerja dan anggaran yang mereka pakai, nanti publik yang akan menilai,” ujar Harits dalam rilisnya kepada hidayatullah.com, Jum’at (23/03/2016).
Ia menambahkan, jika ada hibah dari asing maka rakyat juga perlu mengetahuinya. Jangan sampai kedaulatan negara terkait isu keamanan disetir begitu saja oleh asing melalui bantuan hibah dana atau teknologi.
Begitu juga, lanjut Harits, perlunya transparasi terkait dasar dan argumentasi dari strategi dan pola kontra terorisme yang mereka gunakan. Apakah semua itu mengacu kepada guide yang di sodorkan pihak asing atau genuine produk pemerintah Indonesia.
“Jadi sangat wajar jika publik menilai upaya kontra terorisme sangat berkabut dan potensi menyimpan persoalan karena sebab utamanya diantaranya adalah tidak adanya transparasi, akuntanbilitas dan evaluasi komprehensif terhadap kinerja BNPT dan Densus,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan, soal ukuran keberhasilan dari kinerja penanggulangan terorisme yang dalam kurun 10 tahun terakhir sudah menghasilkan lebih dari 120 orang tewas dengan status ekstra judicial killing, 40 orang lebih salah tangkap, dan 80% lebih orang yang ditangkap mengalamai penyiksaan.
“Apakah ini kinerja yang dianggap sukses? sementara semua itu juga tidak serta merta menghentikan aksi terorisme,” pungkas Harits menegaskan.*
