Hidayatullah.com – Terkait ketidakjelasan mengenai penyebab kematian yang menimpa terduga teroris Siyono, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Kepolisian, dalam hal ini BNPT dan Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88, untuk melakukan otopsi terhadap jasad Siyono.
Komisioner Komnas HAM, Siane Indriyani menyatakan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh banyak pihak seperti KontraS, Pushami, Muhammadiyah, MUI dan Komnas HAM sendiri, menemukan adanya tindak kekerasan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap Siyono.
Ia juga menuturkan, bahwa permintaan dilakukannya proses otopsi atas kemauan dari pihak keluarga korban. Serta masyarakat luas yang mempertanyakan kebenaran keterangan Polri yang mengatakan Siyono tewas akibat kelelahan karena melawan petugas, dan terbentur benda tumpul di mobil.
“Keluarga korban telah mengirimkan surat kepada kami dan pihak Muhammadiyah, untuk meminta dilakukannya proses otopsi guna mencari kebenaran penyebab kematian Siyono,” ujarnya saat mengunjungi Majelis Ulama Indonesia, di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (30/03/2016).
Muhammadiyah: Siyono Ditangkap Sehat Dipulangkan Jadi Mayat
Terkait Kematian Siyono, KH. Arifin Ilham: Tak Ada yang Tak Dibalas di Hari Pembalasan
Menurutnya, pembuktian secara saintifik berupa otopsi, menjadi hal yang wajar untuk menjawab ketidakjelasan perihal penyebab kematian Siyono.
“Kita ingin fakta itu secara medis. Kapolri pun sudah mempersilahkan untuk dilakukannya otopsi,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, Dr. Amirsyah Tambunan, MA, mengungkapkan, mendukung upaya pembuktian penyebab kasus kematian Siyono melalui proses otopsi.
“Rentetan panjang ini harus diakhiri, karena kita bangsa yang berdaulat secara hukum. Untuk itu wajib dilakukan otopsi yang sesuai dengan SOP yang berlaku,” pungkasnya.
Sebelumnya, hari Selasa (29/03/2016), Muhammadiyah menerima Suratnu yang mengadu dan meminta bantuan hukum kepada PP Muhammadiyah.
Istri Siyono diterima Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas dan menyerahkan dua gepok uang dugaan suap kepada istri Siyono.
“Kita terima, dan akan segera membentuk tim untuk bekerja,” katanya kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (29/3/2016).
Atas kematian Siyono ini, Busyro meminta supaya Presiden Joko Widodo (jokowi) membentuk tim independen. Sebab, kasus ini bisa bias jika tanpa ada tim independen.
Mantan ketua KPK ini juga meminta tim independen itu melakukan evaluasi pada institusi yang bergelut pada penanganan terorisme, yakni Densus 88 Mabes Polri dan Badan Nasional Penangulangan Terorisme (BNPT).
“Kami minta agar Presiden bentuk tim independen untuk mengevaluasi BNPT dan Densus,” katanya.
Hari Rabu (30/03/2016) disepakati beberapa poin hasil pertemuan Muhammadiyah dengan keluarga Siyono. Isinya, Muhammadiyah siap memberi advokasi kepada keluarga almarhum, khususnya Bu Suratmi (istri almarhum).*