Hidayatullah.com–Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Said Budi Syafril menilai, maklum jika umat Islam di Tanjungbalai merasa marah dengan perlakuan salah seorang wanita etnis Tionghoa yang melarang suara adzan dari pelantang masjid.
“Wajar, bahkan orang mabuk pun akan tersinggung jika adzan dihina,” ujarnya saat menerima audiensi Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tanjungbalai di kantor DPRD Kota Tanjungbalai pada Kamis (04/08/2016).
Apalagi, sambungnya, kalau selama ini, ada gesekan sosial antara masyarakat Tanjungbalai dengan etnis Tionghoa yang dinilai seringkali bersikap eksklusif dalam aktivitas keseharian.
Untuk itu, ia berpesan agar kedepannya etnis Tionghoa yang berada di Tanjungbalai bisa lebih membuka diri dengan penduduk pribumi Tanjungbalai.
“Seperti menggunakan bahasa China di tempat umum. Termasuk pemuda-pemuda Tionghoa yang membawa cewek, kan tak elok. Saling menghargai lah,” kata Said.
Baca Juga
Majelis Agama Konghucu Tanjungbalai Audiensi ke DPRD Sesalkan Tindakan Meliana
Ia mengaku, sengaja mengungkapkan hal itu karena memang dianggap sebagai akar permasalahan konflik di Tanjungbalai yang tidak bisa diabaikan.
“Mohon maaf kalau saya berkata seperti ini. Karena kalau tidak (disampaikan) ini seperti api dalam sekam,” tandas politisi Partai Golkar ini.
Senada dengan Said, anggota Komisi A DPRD Tanjungbalai dari Fraksi Hanura, Hamdayani mengatakan, umat Tionghoa tidak boleh menutup diri, termasuk soal perizinan Vihara atau Klenteng di Tanjungbalai.
“Itu juga tolong diperhatikan. Jangan sampai izinnya balai pengobatan tapi prakteknya tempat ibadah,” imbuhnya.
Sementara itu, Muhammad Yusuf, Ketua Komisi A DPRD Kota Tanjungbalai menambahkan, dirinya mengusulkan agar saat etnis Tionghoa menggelar acara kebudayaan, juga mengundang pejabat setempat. Supaya, kata dia, kesan sikap eksklusif itu dapat berkurang.
“Kalau saat ibadah tidak perlu, tapi kalau ada kegiatan budaya jangan eksklusif, undang tokoh atau pejabat setempat,” sarannya.
Ketua Fraksi PPP ini juga mengingatkan, untuk menggunakan keamanan resmi saat melangsungkan kegiatan.
“Jangan menggunakan keamanaan loreng tak resmi, minta polisi yang mengamankan,” pungkasnya.
Ketua Majelis Agama Konghucu Kota Tanjungbalai, Asan, menyatakan berterima kasih dan menerima masukan yang disampaikan oleh para anggota DPRD.
“Audiensi berjalan dengan baik, semua sejalan, kita berharap umat beragama di Tanjungbalai semakin akrab. Jangan ada sikap yang tidak baik,” tukasnya saat meninggalkan kantor DPRD.*
