Hidayatullah.com– Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, pemerintah Indonesia sudah sepantasnya mengambil langkah-langkah konkret terkait krisis Rohingya di Myanmar.
PP Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) menyampaikan desakan itu terkait kondisi terkini di Myanmar, berupa kekerasan, pembunuhan, dan pembantaian terhadap masyarakat etnis Rohingya.
Lembaga Kemanusiaan di ASEAN Desak Myanmar Buka Akses Bantuan untuk Rohingya
Atas dasar itu, PP Hima Persis menyatakan sejumlah sikapnya. Pertama, mengutuk keras genosida yang dilakukan Pemerintah Junta Militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di negara bagian Arakan (Rakhine), Myanmar.
“Kedua, mendesak dunia internasional untuk memberikan sanksi politik dan ekonomi kepada pemerintah Myanmar karena telah melakukan kejahatan HAM berat,” ujar Ketua Umum PP Hima Persis Nizar Ahmad Saputra dalam siaran pers diterima hidayatullah.com di Jakarta, semalam, Kamis (24/11/2016).
PIARA: Di Myanmar telah Terjadi Genosida atas Etnis Rohingya sejak Lama
Kemudian, Hima Persis mendesak pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, agar segera mengambil langkah-langkah strategis terkait krisis itu.
“Dan menjadi inisiator di Asia Tenggara dan PBB untuk menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar,” serunya.
Krisis Rohingya, Presiden Jokowi Diminta Bersikap Tegas kepada Myanmar
Hima Persis pun mendesak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk bersikap tegas dan melakukan langkah-langkah strategis.
“Untuk segera menghentikan pembantaian dan kekejaman militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya,” sebutnya.
Terakhir, Hima Persis menginstruksikan seluruh kadernya untuk melakukan aksi kepedulian dan penggalangan dana untuk Muslim Rohingya.
Kemarin, Hima Persis menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedubes Myanmar di Jakarta menyampaikan segenap pernyataan sikap tersebut.*