Hidayatullah.com–Organisasi masyarakat tampaknya tidak bisa menahan diri dari godaan politik praktis setiap kali datang Pemilu. Ada hasrat sebagian elit ormas untuk ikut bermain dalam Pemilu, minimal dalam bentuk mengarahkan dukungan warganya ke satu partai, caleg, ataupun capres.
“Sikap tersebut justru membawa ormas tidak lagi mengayomi seluruh masyrakat karena sudah ada kepentingan. Tidak lagi berdiri di tengah, dan kekuatan kontrol pasti akan berkurang,” ujar Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rofiqul Umam dalam dikusi Forum Mingguan Kaum Makar (Formakar) di Mahbub Junaidi Center, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2014).
Tak hanya itu, menurut Rofiqul, sikap politik ormas yang berpihak pada parpol atau capres tertentu juga berpotensi membuat polarisasi di masyarakat. Warga yang menjadi anggota ormas tersebut dicap sebagai pendukung capres atau parpol tertentu. Ujung-ujungnya terjadi benturan antara anggota ormas dengan masyarakat lain yang berbeda sikap politiknya.
Rofiqul pun mencontohkan, pencapresan Priyo Budi Santoso yang didukung ormas MKRG. Contoh lain, Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (NU) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mendeklarasikan dukungan mereka kepada Mahfud MD. Padahal, berdasarkan pedoman khittah tahun 1962 yang dikuatkan pada Muktamar 1984, disepakati bahwa NU tidak berpolitik.
Rofiqul mengingatkan, ormas terjun dalam konstelasi politik praktis sebetulnya lebih banyak mudharat dibanding manfaatnya.
“Saat NU menjadi parpol dan menjadi bagian dari parpol, telah membuktikan kerugian sejarah. Bahkan sosial kemasyarakatan NU makin tertinggal. Kalau manfaatnya paling hanya elit NU yang merasakan,” kata Rofiqul, dilansir laman Rakyat Merdeka.
Belum lagi, jelas dia, parpol yang didukung itu ternyata diseret kasus korupsi. Praktis, ormas pendukungnya bisa ikut terbawa-bawa.
“Intinya anak-anak muda, dalam ini salah satunya ormas NU, harus menjadi corong pengingat pimpinan NU agar jangan berpolitik praktis karena pasti parpol ngincar suara NU,” pinta Rofiqul.
Rofiq juga mengimbau, sebaiknya ormas itu mengedepankan tugas untuk menyuarakan warga menggunakan hak politiknya dengan independen atau menolak money politics.*