Hidayatullah.com– Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup melihat, di balik konroversinya, proyek reklamasi Teluk Jakarta menyimpan banyak masalah besar yang serius.
Kemarin, Pemuda Muhammadiyah menggelar Diskusi Publik “Benang Kusut Reklamasi Teluk Jakarta” bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia di Aula PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya 62, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Masalah besar yang serius di balik mega proyek reklamasi, menurut Pemuda Muhammadiyah, adalah, pertama, betapa proyek ini begitu dipaksakan dengan menabrak semua aturan yang ada, mengabaikan kepentingan lingkungan dan kehidupan nelayan.
“Kedua, pemaksaan tersebut patut ditengarai karena dominannya pengaruh korporasi dan pemilik modal. Artinya pada kasus ini kedaulatan negara telah dilangkahi oleh kedaulatan modal dan korporasi. Suatu kondisi yang sangat menyakitkan bagi sebuah negara merdeka. Negara yang seharusnya berdaulat untuk kepentingan rakyat,” papar Ketua Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Andi Fajar Asti dalam penjelasannya kepada media.
Selain itu, dari aspek lingkungan, reklamasi ini dinilai jelas berpotensi besar memperparah banjir di daratan Jakarta, merusak ekosistem laut, pencemaran perairan Pantai Utara Jakarta dan Kepulauan Seribu.
Baca Juga
“Di sisi lain, pengerukan pasir untuk timbunan pulau reklamasi di kawasan Kepulauan Seribu, Banten, dan daerah lainnya menjadi problem lingkungan serius yang tak kalah besar bahaya kerusakan yang ditimbulkannya. Setidaknya di kalangan akademisi kelayakan proyek ini masih penuh perdebatan,” ungkapnya.
Kemudian, praktik reklamasi Teluk Jakarta, tambahnya, bertentangan dengan prinsip pembangunan yang harus mengedepankan kepentingan rakyat. Proyek ini hanya akan menguntungkan pengembang, pemilik modal, dan segelintir orang.
“Artinya proyek ini hanya akan dinikmati oleh kelompok elit. Sementara rakyat banyak justru makin kesulitan, terutama rakyat dan nelayan di Pantai Utara Jakarta dan Kepulauan Seribu,” imbuhnya.
“Berdasarkan kenyataan di atas, maka kami memandang bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah saatnya dihentikan,” ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Joko Widodo dinilai sudah seharusnya mengambil sikap untuk menghentikan polemik dan kontroversi tiada ujung di masyarakat soal reklamasi Teluk Jakarta.
“Kondisi ini membutuhkan pemimpin yang hadir sebagai pemberi solusi dan kepastian,” imbuhnya.
Adapun mengenai pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun, perlu dikaji secara mendalam dan objektif.
Menurutnya, jika hasil kajian memang layak dipertahankan maka ia dipertahankan dan digunakan untuk sebesar besar kepentingan publik.
“Namun jika kajian yang objektif menyatakan tidak layak dipertahankan, maka solusinya pulau-pulau itu harus diratakan dan dikembalikan pada kondisi semula yang tidak membahayakan lingkungan alam untuk jangka panjang,” pungkasnya.*
