Hidayatullah.com– Masalah ketimpangan antar wilayah dan antar sektor ekonomi menjadi salah satu sorotan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam acara Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan 2018 di lantai 8 gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (03/01/2018).
Menurut Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, mengatasi ketimpangan antar wilayah harus dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Sementara ketimpangan antar sektor ekonomi, kata dia, harus diterobos dengan pengarusutamaan pembangunan pertanian dan industrialisasi pertanian berbasis rakyat.
Baca: PBNU: Fokus Reforma Agraria Bukan Sekadar Sertifikasi Tanah
“Dengan langkah yang dimulai dengan pembagian lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan pembatasan impor pangan,” usulnya.
Said prihatin dengan kondisi saat ini, dimana ada perusahaan yang menguasai tiga juta hektare, tapi ada satu orang yang tidak punya tanah sejengkal pun.
Baca Juga
Ia juga mengaku prihatin dengan negara Indonesia yang tidak bisa menentukan harga-harga sumber daya alam seperti timah dan batubara.
Malahan, kata dia, negara yang tidak punya apa-apa seperti Singapura yang menentukan harga. “Ini kezaliman yang sah,” ucapnya.
Baca: Ketimpangan Harga di Jawa-Papua, Jokowi: Belum Ketemu Jurus Mengatasinya
Karena itu, menurutnya, upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam menggalakkan pembangunan inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas perlu didukung dengan kinerja birokrasi yang bersih, inovatif, dan progresif.* Andi
