Hidayatullah.comHidayatullah.comHidayatullah.com
Pemberitahuan Lebih Banyak
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Font ResizerAa
Hidayatullah.comHidayatullah.com
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Pencarian
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Nasional

Kemendag Impor Beras 500 Ribu Ton Dinilai Khianati Petani

Muhammad Abdus Syakur
Terakhir diupdate: 5 Juni 2018 09:24 9:24 am
Muhammad Abdus Syakur
Dipublikasikan 5 Juni 2018 09:24
Bagikan
[llustrasi]
Bagikan

Hidayatullah.com– Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan impor beras jilid II sebesar 500 ribu ton telah direalisasikan secara bertahap dan dipastikan masuk ke Indonesia.

Sementara itu, Anggota MPR RI Ahmad Junaidi Auly, sangat menyayangkan masuknya beras impor saat petani tengah menyambut panen raya di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini kata dia tidak mencerminkan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

“Kebijakan pemerintah terkait impor beras jilid II ini sangat menyakitkan hati para petani kita. Bagaimana tidak, petani sedang panen raya lalu pemerintah malah impor beras, semangat ber-Pancasila-nya patut dipertanyakan karena ini tidak menguntungkan petani kita,” ungkap Junaidi dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaaan di Labuhan Maringgai, Lampung Timur (03/06/2018), sebagaimana siaran persnya kepada hidayatullah.com, Senin (03/06/2018).

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemendag telah mengeluarkan izin impor beras jilid II ini sebanyak 500 ribu ton dari total 1 juta ton yang sebagiannya telah tiba Januari lalu.

Padahal, data pangan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kebutuhan beras dari Mei-Juni 2018 adalah 5,3 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri 8,1 juta ton, sehingga masih terjadi surplus beras sebanyak 2,8 juta ton.

Baca Juga

Lukmanul Hakim MUI wafat
KH Dr. Lukmanul Hakim, Pejuang Ekonomi Umat yang Berpulang
Layanan SIHALAL Bermasalah, ALPHI Minta Dikembalikan Ke Sistem Lama
LPPOM Bersama ALPHI Kupas Tuntas Tarif dan Waktu Proses Sertifikasi Halal
PAD Kota Depok Meningkat Tanpa Iklan Rokok
Pembukaan Silatnas 2023, Pj Gubernur Kaltim Puji Kiprah Dai – Daiyah Hidayatullah

“Pemerintah harusnya tunjukkan keberpihakannya ke petani kita dengan tidak gampang mengeluarkan izin impor beras, kalau beras impor masuk ini akan berdampak pada harga beras lokal yang bisa merugikan petani kita,” ujar Anggota MPR/DPR yang biasa disapa bang Jun ini.

Selain itu, Junaidi mempertanyakan komunikasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga pada pemerintahan saat ini.

“Ketidaksamaan sikap lembaga pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam kasus impor beras ini menunjukkan komunikasi pemerintahan yang bobrok, Kementan dan Bulog menolak impor, tetapi Kemendag sangat getol menyatakan kita harus impor, ini contoh komunikasi yang buruk dan pemerintah harus mengakui dan segera memperbaikinya,” kata Bang Jun.

Ke depan, lanjut Junaidi, pemerintah harus mensinergikan data-data terkait kebutuhan, produksi pangan, dan data lainnya agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah bisa lebih sesuai dengan kondisi riil saat ini.

“Jangan seperti sekarang, tiap lembaga punya data sendiri yang berbeda-beda terhadap objek yang sama, pemerintah harus memiliki data tunggal yang kredibel, dan terbuka untuk publik,” ujar Bang Jun.

Ia menegaskan, dalam momentum hari lahir Pancasila 1 Juni kemarin, tidak hanya masyarakat, pemerintah harus menerapkan nilai-nilai empat pilar dalam setiap tindak tanduknya dalam mensejahterahkan rakyat Indonesia.

“Rakyat kita semakin hari semakin susah karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat kecil dan tidak berlandaskan nilai-nilai Pancasila khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Junaidi yang juga Alumni Pascasarjana Universitas Lampung ini.

Sedangkan, Mendag Enggar mengklaim tidak ada masalah apapun dari kementerian lain atau lembaga terkait soal impor beras jilid dua ini. Badan Urusan Logistik (Bulog) pun selaku penyelenggara klaimnya telah setuju dengan impor beras tersebut.

“Ya pada waktu itu di Rakor Menko dengan Pak Mentan, Pak Dirut Bulog semua sudah setuju, lah kan yang menyelenggarakan juga Bulog,” ujarnya di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin (04/05/2018) kutip CNN Indonesia.

Hal yang berbeda justru diungkapkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, Surat Persetujuan Impor (SPI) yang diterbitkan Kemendag sampai saat ini belum dimanfaatkan olehnya. Menurut dia, gudang Bulog akan sesak jika impor beras tetap dilakukan.

“SPI terbit bukan berarti harus dilaksanakan dong. Nanti ditaruh dimana? Gudang saya sudah penuh. Kalau saya bilang, sudah ada perintah untuk impor, tapi kalau saya bilang belum perlu, ya tidak dipakai. Buat apa? Itu, kan, boleh dilaksanakan, boleh tidak,” jelas Buwas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (30/05/2018) lalu.*

Redaktur: Muhammad Abdus Syakur
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!

Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah

donasi online
Bagikan tulisan ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Salin tautan Print
Tulisan sebelumnya Langkah Pemprov DKI Kembangkan Ekonomi Syariah Didukung DPRD
Tulisan selanjutnya Forum Parlemen Dunia, Ketua MPR Serukan Solidaritas atas Palestina

Ikuti Kami

1.2KLike
89KFollow
27.8KFollow
222KSubscribe
Ad image
Ad image

Terpopuler

Bendera Palestina dan Bendera Irlandia di Balai Kota Dublin
Berita

Irlandia Bakal Larang Impor dari Permukiman ‘Israel’ Mulai Pertengahan Juli

Berita
1 Juni 2026 11:20
Masjid Al Aqsha BSD Sembelih 198 Hewan Qurban, Distribusi hingga Aceh dan NTT
Tak Ada Donatur yang Menyumbang, Board of Peace ala Trump Terancam Gagal
Prancis Minta Pelecehan Terhadap Aktivis Gaza Flotilla oleh Israel Diselidiki
Kerbau Donald Trump Batal Disembelih karena Alasan Keamanan

Terbaru

  • Bachtiar Nasir: Pesantren Hadapi Ujian Besar Kepercayaan Publik di Era Digital
  • Ekonomi Syariah Global Tembus USD 8,6 Triliun, Indonesia Harus Naik Kelas Jadi Produsen Utama
  • Presiden Erdogan Kini Punya 10 Cucu, Kabar Bahagia Datang dari Keluarga Presiden Turki
  • Hampir 135 Ribu Jamaah Indonesia Salurkan Dam Lewat Adahi, Daging Diprioritaskan untuk Palestina
  • MUI: Qurban Presiden dengan Dana APBN untuk Masyarakat Sah dan Sesuai Syariat
  • Panas! Iran Hantam Pangkalan AS di Kuwait Setelah Serangan ke Pulau Qeshm
  • Hakim Agung Palestina: RUU Pembatasan Adzan adalah Pelanggaran Kebebasan Beribadah
  • ‘Israel’ Tunjuk Roman Gofman Jadi Kepala Mossad, Loyalis Netanyahu yang Dukung Pendudukan Gaza
  • Iran Tegaskan Siap Tempur Lebih Kuat Jika Perang dengan AS Kembali Pecah
  • Perkuat Kompetensi Amil Zakat dan Nazir Wakaf, Kemenag Gelar Sertifikasi Profesi

Mungkin Anda Juga Suka

BeritaBerita dari AndaNasional

Workshop Tenun dan Tudung Manto untuk Santri dan Masyarakat Lingga

6 November 2023 08:51
BeritaLensaNasional

Investasi LM Antam untuk Pendidikan Anak

13 September 2023 11:00
BeritaLensaNasional

[Foto] Belajar Gosok Gigi yang Benar

29 Juli 2023 07:00
BeritaNasional

Dukung Kegiatan PFI, Eri Cahyadi Tawarkan untuk Pameran Foto Berikutnya

14 Mei 2023 07:35
Hidayatullah.comHidayatullah.com
Follow US
Copyright 2023 © Hidayatullah.COM
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Informasi Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lupa password?