Hidayatullah.com– Pascagempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Sulawesi Tengah, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gutteres mengunjungi warga di rumah sakit lapangan dan pos penampungan serta beberapa titik terdampak di Kota Palu, Jumat (12/10/2018).
Sebelum berkunjung ke beberapa titik, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menjelaskan mengenai wilayah yang terdampak gempa, tsunami, dan likuifaksi.
Baca: Di Depan JK, Pengungsi Menangis Minta Dipercepat Penanganan Gempa-Tsunami Palu
Ia juga menjelaskan soal penanganan darurat pascagempa di hadapan Wakil Presiden, Sekretaris Jenderal PBB, dan perwakilan dari Bank Dunia di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Kota Palu.
Willem menyampaikan, penanganan darurat masih berlangsung dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memperpanjang status tanggap darurat hingga 26 Oktober 2018.
Sekjen PBB mengaku sangat terkesan dengan penanganan bencana oleh Pemerintah Indonesia karena pemerintah dianggap sangat tanggap terhadap penanganan bencana.
Baca Juga
Baca: Pemerintah Tolak Relawan Asing Bantu Sulteng karena Aturan ini
Menurut pemerintah Idonesia, penanganan dapat berlangsung secara lebih baik setelah akses darat dan laut diperbaiki serta pemulihan utilitas dasar seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak (BBM).
Pada jaringan listrik, PLN mengerahkan 1.500 personel untuk memulihkan suplai dari gardu induk menuju jaringan ke rumah-rumah warga, sedangkan ketersediaan BBM sudah dapat diakses pada 33 SPBU dari 36 yang pernah beroperasi di wilayah terdampak, Palu, Sigi, dan Donggala.
Wapres JK dan Sekjen PBB meninjau kawasan Perumnas Balaroa, Palu, yang wilayahnya tertimbun akibat likuifaksi dan Pantai Talise yang tersapu tsunami. Antonio Gutteres mengatakan bahwa pihaknya selalu bersama dengan masyarakat Indonesia, khususnya warga Sulawesi Tengah.
“Di sini, di Palu, saya melihat langsung kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami baru-baru ini. Ketika bertemu dan berbincang dengan beberapa orang, mereka menunjukkan kekuatan dan ketangguhan yang luar biasa. PBB bersama anda untuk mendukung pemerintah dalam upaya penyelamatan dan pemulihan,” ungkap Gutteres sebagaimana siaran pers BNPB diterima hidayatullah.com, Jumat.
Terkait dengan bantuan internasional, BNPB bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan ASEAN Coordinating Centre For Humanitarian Assistance (AHA Centre) telah menerima bantuan internasional dari negara-negara ASEAN. Sedangkan 16 negara lain telah memberikan bantuan dalam penanganan darurat mulai dari pesawat, makanan dan non-makanan.
Baca: Pengungsi Palu Sebagian Lebih Butuh Makanan dan Layanan Kesehatan
Sementara itu, Kepala Kantor UNOCHA Indonesia Oliver Lacey-Hall memuji kemitraan AHA Centre dan BNPB serta komunitas ASEAN yang telah membangun solidaritas dalam penanggulangan bencana.
Gempa dengan magnitudo 7,4 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu mengakibatkan 2.090 jiwa meninggal dunia, 10.679 luka berat, dan lebih dari 87.000 mengungsi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperpanjang status tanggap darurat hingga 26 Oktober 2018. Saat ini, pemerintah daerah setempat dengan dukungan kementerian/Lembaga sedang melakukan survei lokasi untuk pembangunan hunian sementara.*
Berita gempa dan tsunami Palu bekerjasama dengan Dompet Dakwah Media
