Hidayatullah.com– Pada Rabu, 14 November 2018, waktu setempat, delegasi parlemen Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua House of Common United Kingdom, Sir Lindsay Hoyle MP.
Delegasi parlemen dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, didampingi oleh Robert Jopy Kardinal (Komisi IV), Wilgo Zainar (Komsi XI), Faisal Muharram (Komisi III), dan DCM Duta Besar RI di Inggris, Adam Tugio.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, sebagai ketua delegasi menyampaikan, DPR RI mendukung penuh seluruh agenda kerja sama kedua negara, terutama pada 5 sektor prioritas yang sudah disepakati.
“Sebagai salah satu ekonomi terbesar, dan negara industri pertama di dunia, Inggris merupakan negara yang penting bagi Indonesia. Begitupun bagi Inggris, Indonesia adalah negara yang sangat berpengaruh di kawasan serta memiliki shared values dalam isu-isu global. Inilah yang mendasari komitmen DPR RI dan House of Common of UK untuk meningkatkan hubungan kerja sama antar parlemen,” ujarnya lewat rilisnya diterima redaksi, Kamis (15/11/2018).
Saat ini, kata dia, kerja sama kedua negara difokuskan pada lima bidang prioritas. Yaitu perdagangan, investasi, pendidikan, lingkungan hidup, demokrasi, dan dialog lintas agama.
“Ini akan kita kawal dan dorong agar optimal. Di samping itu, kita juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama di tiga bidang lainnya. Yaitu bidang industri kreatif, pertahanan, dan energi. Dan kedua parlemen menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda-agenda tersebut,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Sir Lindsay Hoyle MP menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi DPR RI ke House of Common of UK.
Sir Lindsay mengungkapkan, hari ini situasi politik di Inggris sedang sangat dinamis, dikarenakan pada saat yang sama tengah berlangsung pembahasan draft Brexit agreement di kabinet.
Salah satu perdebatan penting terkait draft Brexit agreement, menurut Sir Lindsay, adalah tentang usulan penerapan kebijakan temporary custom di perbatasan Irlandia dan Irlandia Utara. Usulan tersebut menuai banyak kritik di kabinet, karena dinilai mencederai UK’s territorial integrity.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, proses tersebut adalah bagian dari demokrasi. Delegasi Indonesia sangat yakin, sebagai negara yang besar, Inggris pasti bisa menghasilkan suatu keputusan terbaik pasca Brexit.
“Perdebatan Brexit’s agreement, adalah dinamika dari demokrasi. Inggris pasti dapat melalui proses ini dengan baik,” demikian dituturkan Fadli Zon.
Sebenarnya dinamika yang serupa juga sedang terjadi di Indonesia, dimana pada 2019 Indonesia akan menjalani Pemilu Presiden dan Legislatif secara serentak untuk pertama kalinya.
Meskipun kata dia Indonesia bisa disebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, namun pemilu 2019 adalah tantangan baru. “Dan dampak yang ditimbulkan dari proses ini, tentunya tidak sederhana. Baik itu secara politik, ekonomi, maupun sosial.”
“Kembali kepada upaya kerja sama, hubungan kedua negara juga dilakukan pada bidang keamanan siber. Inggris dan Indonesia sudah menandatangani MoU on Cyber Security Cooperation pada Agustus 2018 lalu.
Kami berpandangan, sebagai salah satu pusat inovasi di bidang cyber security, best practices dari Inggris akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Itu sebabnya, DPR RI sangat menekankan kerja sama di bidang keamanan siber, agar segera ada implementasinya.”
“Sebelumnya, Inggris juga telah memberikan dukungan pengembangan Indonesian Peace and Security Centre (IPSC ) di Sentul. Seperti pengembangan language centre, pelatihan mine awareness, pelatihan penanganan improvised explosive device, dan validasi training centre sesuai standar United Nations. Kerja sama ini harus terus dilanjutkan, bahkan diperluas. Untuk itu, melalui pertemuan ini, kita juga mengundang Inggris untuk mengambil peran lebih dalam kerja sama industri pertahanan dan maritim di Indonesia.”
Dalam kapasitas sebagai Presiden GOPAC, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengundang Parlemen Inggris untuk terlibat di dalam GOPAC.
“Sebagai satu-satunya platform parlemen lintas negara yang fokus pada isu korupsi, GOPAC saat ini telah memiliki 62 national chapter dan lebih dari 1.000 anggota. Namun, keterwakilan anggota parlemen dari Eropa, bisa dibilang masih rendah. Keikutsertaan anggota parlemen Inggris, tentunya akan menambah daya dukung bagi GOPAC dalam upaya pemberantasan korupsi.”
Sebagai bagian dari tindak lanjut kerja sama antar parlemen, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menyampaikan undangan kepada Parlemen Inggris, khususnya Sir Lindsay Hoyle MP, untuk menghadiri 2019 World Parliamentary Forum on SDGs, yang akan diselenggarakan di Bali.
“Sir Lindsay Hoyle MP rencananya akan dijadwalkan sebagai salah satu pembicara dalam forum yang diinisiasi oleh DPR RI sejak 2016 tersebut.*
