Hidayatullah.com– Kebijakan Australia yang mengakui Yerusalem Barat (Baitul Maqdis) sebagai ibu kota Zionis “Israel” dinilai tak sejalan dengan proses perdamaian di Timur Tengah.
Kata anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, kebijakan itu tak sejalan dengan proses perdamaian di Timur Tengah.
“Mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel menunjukkan keberpihakan Australia kepada Israel. Demi terwujudnya keadilan dan perdamaian di sana, serta mempertimbangkan perasaan kaum Muslimin di Australia dan negeri-negeri tetangganya, Australia harus membatalkan kebijakannya itu,” ujar Sukamta dalam pernyataannya kepada media, di Jakarta, Senin (17/12/2018).
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini menambahkan, semua pihak tidak seharusnya membahas soal ibu kota “Israel”, karena faktanya hari ini Palestina belum diakui kemerdekaannya.
Pihaknya mendorong agar semua negara tidak mengikuti langkah AS dan Australia yang mengakui Yerusalem (Baitul Maqdis) sebagai ibu kota “Israel”.
“Kebijakan Australia meskipun hanya mengakui sebagian Yerusalem (Barat) sebagai ibu kota Israel, tapi jika kita telaah lebih dalam ini sama saja dan sejalan dengan tindakan AS tadi.
Karena itu sebaiknya kita semua mewujudkan kemerdekaan Palestina secara penuh. Ini dulu yang dipenuhi, baru bicara soal ibu kota,” tegas Sukamta.*
