Hidayatullah.com– Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menolak pemisahan agama dan politik. Demikian disampaikan Sekjend MIUMI Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/01/2019).
UBN mengatakan, Islam sebagai agama universal bagi seluruh manusia memandang politik sebagai sarana ibadah yang agung dalam rangka menata kelola kehidupan publik yang berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa.
Karenanya, Islam dan politik tak dapat dipisahkan bahkan menjadi satu kesatuan yang integral. Sehingga, umat Islam menolak sekularisme dan liberalisme yang hendak memisahkan Islam dengan politik kebangsaaan.
“Kami menolak narasi pemisahan agama dan politik, karena Islam sudah menjadi dalam kehidupan berbangsa dan negara,” tegas UBN yang dalam konpers tersebut didampingi Ustadz Zaitun Rasmin.
Ia menjelaskan, ada 3 kerangka dasar Islam yaitu; Aqidah, Syariah, dan Akhlaq yang telah menjadi sendi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak awal berdirinya. Bahkan, terangnya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Pancasila dan UUD 1945.
“Maka kami akan menolak dan melawan setiap upaya yang akan menyingkirkan narasi dan nilai Islam dari pondasi NKRI dan UUD 1945 misalnya narasi dan nilai Komunisme, Leninisme, dan Marxisme sebagaimana tertuang dalam TAP MPRS No. 25 Tahun 1966, demikian pula sekularisme dan liberalisme karena telah menjadi gerbang masuknya berbagai sampah ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya juga.
MIUMI pun menyampaikan sejumlah imbauannya kepada umat Islam sebagai pemilih terbesar yang menentukan nasib umat dan bangsa dalam Pilpres, Pileg, dan Pemilihan DPD RI pada tahun 2019 nanti.
Antara lain, seluruh umat Islam agar tidak golput. Umat pun diimbau menggunakan hak pilihnya dengan memilih calon yang berpihak pada kepentingan Islam dan umat Islam yang otomatis berpihak pada kepentingan bangsa.
“Agar umat Islam jangan mau lagi menjadi sekadar pemanis saat pemilu raya atau hanya menjadi pendorong mobil mogok setelah pemilu raya. Pilihlah para calon yang berpihak pada kepentingan umat dan bangsa serta jangan memilih calon yang berasal dari kelompok atau organisasi atau pribadi yang anti Islam dan tidak memperhatikan kepentingan umat Islam dan bangsa,” ujarnya.
MIUMI merupakan sebuah komunitas para tokoh dari berbagai ormas dan lembaga yang menjadikan ilmu sebagai basis gerakan dan perjuangan sekaligus sarana mereka untuk bersinergi, termasuk gerakan poltik keumatan menyambut Pilpres, Pileg, dan pemilihan DPD RI 2019. Jargon gerakan politik keumatan MIUMI adalah “Integrasi Keislaman dan Kebangsaan”.*
